Kubu Jokowi-Ma'ruf Sebut Pemasangan Iklan di Videotron Bukan Inisiatif Timses

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menyatakan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas pemasangan iklan di videotron di sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta.

Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kasus pengusutan dugaan pelanggaran kampanye pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Begini, pemasangan videotron itu tidak dilakukan oleh TKN. Jadi yang terjadi adalah ada pihak ketiga, pemiliki billboard, kontraktor. Dia ingin mengajukan penawaran kepada TKN untuk menjadi kontraktornya pemasangan iklan di bilboard pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (26/10/2018).

Ia menyatakan calon mitra tersebut tiba-tiba memasang iklan untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf tanpa sepengetahuan TKN.

Baca juga: Bawaslu DKI Putuskan Videotron Jokowi-Maruf Langgar Administrasi Pemilu

Arsul menduga calon mitra itu memasang iklan untuk membangun kepercayaan TKN.

Arsul menambahkan pihaknya kaget begitu mengetahui calon mitra itu tiba-tiba memasang iklan tanpa sepengetahuan TKN.

"Kami sendiri kaget, wong isinya belum kami review, termasuk desainnya belum kami approve, kan itu kalau di internal TKN harus melalui direktorat hukum dulu untuk memastikan itu ada pelanggaran kampanye apa enggak," kata Arsul.

"Makanya yang kami jelaskan seperti itu, nanti dulu. Kami ini belum masang. Karena kalau soal masang kami pasti akan tanya dulu ini boleh dipasang enggak? Yang enggak boleh di daerah daerah mana?" lanjut dia.

Bawaslu DKI Jakarta memutuskan pemasangan videtron kampanye pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Satu Joko Widodo-Ma'ruf Amin melanggar administrasi pemilu.

Bawaslu menilai tayangan videotron itu melanggar Surat Keputusan KPU DKI Jakarta No 175 Tahun 2018 karena dipasang di tempat-tempat yang seharusnya steril dari alat peraga kampanye.

"Pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 1 di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat; Taman Tugu Tani, Jakarta Pusat; Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat; Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, berada pada tempat yang dilarang pada SK KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 175," kata Ketua Majelis Sidang Puadi di Kantor Bawaslud DKI, Jumat (26/10/2018).

Dalam putusannya, Bawaslu DKI Jakarta memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menghentikan tayangan videotron tersebut serta mengingatkan pemilik videotron supaya tidak menayangkan kembali materi kampanye di tempat terlarang sesuai SK KPU No 175 Tahun 2018.

Baca juga: Jokowi-Maruf Tak Terbukti Pasang Videotron di Jalan Protokol

Dalam putusannya pula, Bawaslu DKI Jakarta menolak sebagian tuntutan pelapor atas nama seorang warga bernama Sahroni.

Tuntutan Sahroni yang ditolak adalah teguran terhadap Jokowi-Ma'ruf dan permintaan Jokowi-Ma'ruf meminta maaf secara tertulis pada Pasangan Nomor Urut Dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Itu ditolak karena tidak ada bukti, tidak bisa dibuktikan dalam fakta-fakta persidangan. Makanya, kita tolak karena di dalam fakta-fakta persidangannya tidak ada," kata Puadi setelah sidang.