Hoaks Ratna Bukan Pelanggaran Kampanye, TKN Jokowi-Ma'ruf Nilai Bawaslu Kurang Cermat

Kompas.com - 26/10/2018, 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghormati keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan tindakan penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet bukan bagian dari kampanye hitam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan menilai, ada ketidakcermatan yang dilakukan oleh Bawaslu terkait pemeriksaan kasus tersebut.

Ade sepakat jika Bawaslu tidak menemukan pelanggaran kampanye terkait penyeberan hoaks Ratna, tetapi, dalam hal ini, Bawaslu dinilai tak cermat terhadap pelanggaran norma kampanye damai dan antihoaks.

"Kita melihat keputusan Bawaslu kita hormati. Tapi kita melihat Bawaslu tidak cermat pada poin yang kita sampaikan mengenai norma kampanye damai dan antihoaks," kata Ade saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/10/2018).

Baca juga: Bawaslu Sebut Putusan Bisa Diambil Tanpa Periksa Ratna Sarumpaet

Norma mengenai kampanye damai dan antihoaks itu termuat dalam pernyataan deklarasi damai yang telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh perwakilan parta politik peserta Pemilu 2019.

Ade menilai, kesepakatan tersebut seharusnya bisa menjadi norma hukum tidak tertulis yang diindahkan seluruh peserta Pemilu 2019, termasuk Prabowo sebagai capres dan BPN.

"Pak Prabowo kan sudah menyepakati kampanye pemilu damai yang salah satunya antihoaks. Nah itu, kami memandang dan melihat kesepakatan kampanye damai itu norma hukum, memang tidak tertulis, tapi bisa sebagai nilai," ujar Ade.

Namun demikian, yang terjadi adalah Prabowo bersama BPN justru turut menjadi bagian dalam menyebarkan hoaks, dengan menyebarkan foto-foto dugaan penyiksaan Ratna Sarumpaet, dengan sejumlah informasi yang menimbulkan keresahan publik.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Tak Terbutki Langgar UU Pemilu, TKN Jokowi-Maruf Pasrah

Ke depannya, Ade berharap, pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet. Pihaknya menyerahkan proses penyelidikan seluruhnya terhadap pihak berwajib.

"Kita berharap polisi lebih cermat dan mendalami terhadap kasus beliau. Apakah hoaks Ratna Sarumpaet berdiri sendiri ada yang merekayasa atau adanya penyertaan. Saya yakin polisi bisa bertindak tegas," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.