Suap Jual Beli Jabatan di Cirebon Mulai Rp 50 Juta hingga Rp 200 Juta

Kompas.com - 26/10/2018, 11:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Jumat (25/10/2018) dini hari DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Jumat (25/10/2018) dini hari
|

JAKARTA, KOMPAS.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon, jumlahnya bervariasi. Tarif dalam praktik jual beli jabatan mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 200 juta.

"KPK mengidentifikasi dugaan adanya tarif yang berbeda untuk pengisian jabatan tertentu. Misalnya camat Rp 50 juta, eselon III Rp100 juta, eselon II Rp 200 juta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (26/10/2018).

Menurut KPK, tarif tersebut diduga berlaku relatif, tergantung tinggi rendah dan strategis atau tidaknya jabatan di Pemkab Cirebon. Selain itu, KPK menduga penerimaan kepada bupati hampir selalu terjadi setelah seseorang menduduki jabatan.

Baca juga: Bupati Cirebon Diduga Patok Setoran atas Mutasi Jabatan

KPK kembali membongkar kasus korupsi dengan modus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Kali ini, KPK menangkap tangan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.

Sunjaya diumumkan sebagai tersangka pada Kamis (25/10/2018). Sunjaya Purwadisastra diduga mematok setoran dalam mutasi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Patokan setoran untuk beragam mutasi jabatan, seperti lurah, camat hingga kepala dinas. Harga untuk jabatan seperti lurah diperkirakan sekitar puluhan juta. Sementara harga untuk jabatan seperti kepala dinas sekitar Rp 100 juta.

Baca juga: Kasus Bupati Cirebon, KPK Amankan Uang Sekitar Rp 385 Juta

KPK saat ini baru mengidentifikasi satu orang yang diduga memberikan fee kepada Sunjaya atas mutasi jabatan. Satu orang tersebut adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gatot Rachmanto.

Gatot diduga memberikan uang sebesar Rp 100 juta atas mutasi dan pelantikannya sebagai Sekretaris Dinas PUPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.