Bupati Cirebon, Kepala Daerah ke-100 yang Diproses KPK

Kompas.com - 26/10/2018, 06:21 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Jumat (25/10/2018) dini hari DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Jumat (25/10/2018) dini hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menyesalkan masih adanya kepala daerah yang kembali terjerat dalam pusaran korupsi.

Hal itu menanggapi terjeratnya Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

"KPK sangat menyesalkan, masih terjadinya praktik penerimaan suap oleh kepala daerah. Bupati Cirebon merupakan kepala daerah ke-100 yang pernah kami proses selama KPK berdiri," kata Alexander dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/10/2018) malam.

Alexander menegaskan, kejahatan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah menimbulkan kerugian bagi masyarakat daerah. Ia menilai masyarakat daerah mengalami dampak langsung atas perbuatan kepala daerah tersebut.

Baca juga: KPK Tahan Bupati Cirebon

"KPK memandang sudah mendesak untuk melakukan perubahan aturan terkait perguatan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan perbaikan di sektor politik, terutama aspek pendanaan politik terhadap calon kepala daerah dalam proses kontestasi politilk," lanjut dia.

Selain Sunjaya, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto sebagai tersangka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Diduga sebagai penerima SUN. Diduga sebagai pemberi GAR," kata Alex.

Baca juga: Bupati Cirebon Diduga Patok Setoran atas Mutasi Jabatan

Diduga pemberian oleh Gatot kepada Sunjaya melalui ajudan bupati berinisial DS sebesar Rp 100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

"Diduga SUN sebagai bupati juga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat-pejabat di lingkungan pemkab Cirebon sebesar Rp 125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi bupati," papar Alex.

Selain itu, Sunjaya juga diduga menerima fee dengan nilai total Rp 6.425.000.000. Fee tersebut, papar Alex, tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Sunjaya.

"Yang digunakan sebagai rekening penampungan, terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.