2 Petinggi Organisasi Buruh yang Beda Pilihan Politik tapi Tetap Bersahabat

Kompas.com - 25/10/2018, 23:58 WIB
Buruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018). Tuntutan utama mereka yaitu meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta konsisten memberantas korupsi, meningkatkan subsidi untuk rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, energi, perumahan, dan transportasi, serta berkomitmen mewujudkan reforma agraria. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGBuruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018). Tuntutan utama mereka yaitu meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta konsisten memberantas korupsi, meningkatkan subsidi untuk rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, energi, perumahan, dan transportasi, serta berkomitmen mewujudkan reforma agraria.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pimpinan konfederasi buruh tetap bersahabat dengan baik, meski memiliki perbedaan politik yang berbeda. Keduanya adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Diketahui bahwa Andi telah menyatakan dukungannya terhadap Joko "Jokowi" Widodo di Pilpres 2019. Sementara KSPI, organisasi yang dipimpin Iqbal telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto.

"Teman-teman musti tahu, walaupun saya dan Iqbal berbeda pilihan politik, tapi hubungan kami tetap sangat baik," tutur Andi di Gedung Joang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).

Baca juga: Kapolri Tak Ingin Pemilu 2019 Timbulkan Perpecahan

Andi menuturkan hal itu adalah bentuk kedewasaan dalam berpolitik. Sebuah praktek berpolitik yang sangat menghargai perbedaan pilihan.

Ia menceritakan, mereka berdua dapat menjalankan aktivitas politiknya masing-masing di pagi hari. Namun, ketika sore tiba, mereka dapat bertemu dan bercengkerama layaknya sahabat.

"Pagi kita di lapangan menyuarakan kepentingan politik pilpres, ketika sore, kita bisa duduk sama-sama, itulah politik yang dewasa, politik yang sangat-sangat menghargai perbedaan," ungkapnya.

Baca juga: Wapres Kalla: Hindari Perpecahan, Keadilan Sosial Harus Dijamin

Iqbal menambahkan bahwa dukungan politik hanyalah pilihan masing-masing individu. Pilihan tidak akan menghapuskan ikatan persahabatan yang selama ini ada.

"Saya dengan Andi Gani tentunya penuh persahabatan dan persaudaraan, banyak hal saya dibantu Andi Gani, dan dalam beberapa hal saya berusaha juga membantu beliau," tutur Iqbal.

"Jadi kita berbeda tapi tetap dalam bingkai persaudaraan dan persahabatan," imbuh dia.

Keduanya pun berharap agar kedewasaan berpolitik tersebut diterapkan, baik oleh peserta pemilu, pendukung, dan elemen masyarakat lainnya.

Mereka menginginkan pemilu mendatang berjalan dengan aman, damai, serta terbebas dari potensi yang mengancam persatuan Indonesia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X