Kasus Bupati Cirebon, KPK Amankan Uang Sekitar Rp 385 Juta

Kompas.com - 25/10/2018, 22:34 WIB
KPK menunjukkan barang bukti berupa uang dan bukti transaksi perbankan dalam kasus Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/10/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKPK menunjukkan barang bukti berupa uang dan bukti transaksi perbankan dalam kasus Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata memaparkan, dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Cirebon, Jawa Barat, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang dan bukti transaksi perbankan.

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gatot Rachmanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

"Dalam kegiatan ini KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar total Rp 385.965.000," papar Alexander dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Baca juga: Kronologi Penangkapan Bupati Cirebon oleh Penyidik KPK

Adapun rinciannya, Rp 116 juta diamankan dari tangan ajudan Sunjaya berinisial DS di kediamannya, di kawasan Kedawung Regency 3, Cirebon, Rabu (24/10/2018).

"Di kediaman DS ditemukan uang Bp 116 juta dalam pecahan Rp 100.000 dan Rp 50 ribu," kata Alexander.

Sementara pada hari ini, sekretaris Sunjaya berinisial S mendatangi KPK sembari membawa uang sebesar Rp 296.965.000 dan menyerahkannya ke KPK.

"KPK juga mengamankan bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp 6.425.000.000," ungkapnya.

Baca juga: Bupati Cirebon Diduga Terima Fee Sekitar Rp 6,4 Miliar terkait Proyek-proyek

Diduga pemberian oleh Gatot kepada Sunjaya melalui ajudan bupati berinisial DS sebesar Rp 100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

"Diduga SUN sebagai bupati juga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat-pejabat di lingkungan pemkab Cirebon sebesar Rp 125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi bupati," papar Alexander.

Selain itu, Sunjaya juga diduga menerima fee dengan nilai total Rp 6.425.000.000. Fee tersebut, papar Alex, tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Sunjaya.

"Yang digunakan sebagai rekening penampungan, terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X