Kata Jokowi, BPJS Kesehatan Defisit karena Banyak yang Tak Bayar Iuran

Kompas.com - 25/10/2018, 19:40 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri Muktamar XXX IDI di Jakarta, Kamis (25/10/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo menghadiri Muktamar XXX IDI di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

SAMARINDA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, defisit yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan karena banyak yang belum membayar iuran.

"Di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Muktamar XXX Ikatan Dokter Indonesia, di Samarinda, Kalimatan Timur, Kamis (25/10/2018).

Menurut Jokowi, defisit BPJS Kesehatan saat ini hanya terjadi pada kategori non-peserta bantuan iuran (PBI).

Baca juga: Presiden Jokowi Beri Sinyal Akan Subsidi BPJS Kesehatan


 

Sementara, masyarakat miskin yang masuk kategori PBI serta kategori PNS, TNI, Polri tidak mengalami defisit.

"PBI itu sebenarnya tidak defisit. Seingat saya masih sisa Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Untuk (kategori) PNS dan TNI/Polri sisa mungkin Rp 1 triliun lebih sedikit. Yang tekor ini yang non PBI," kata Jokowi.

Oleh karena itu, kata Jokowi, penagihan peserta non PBI ke depannya harus lebih dimaksimalkan untuk defisit berkepanjangan di BPJS Kesehatan.

"Ini harusnya digencarkan yang iuran ini," ujar Jokowi.

Sebelumnya, di hadapan para dokter yang hadir pada Muktamar IDI, Jokowi juga memberi sinyal bahwa pemerintah akan menyubsidi BPJS Kesehatan.

Baca juga: Ditantang IDI Paparkan Solusi Defisit BPJS, Ini Jawaban Jokowi

Ia tidak menyebut berapa angka subsidi yang akan digelontorkan pemerintah. Namun, Jokowi menyinggung soal subsidi energi yang jumlahnya pernah mencapai Rp 400 triliun.

"Kami ingat subsidi BBM energi pernah mencapai 400 triliun. Lah ini untuk kesehatan kok masa enggak diberikan," kata Jokowi disambut tepuk tangan para dokter yang hadir.

Namun, saat ditanya wartawan soal subsidi BPJS itu, Jokowi belum mau bicara banyak.

Jokowi mengatakan, paling tidak, saat ini pemerintah sudah memutuskan menyuntik dana Rp 4,9 triliun untuk menyelamatkan BPJS dari defisit.

"Yang kedua, nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS. Yang paling penting selalu saya pesan kepada BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu turun. Itu saja," kata Kepala Negara.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X