Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dana Kelurahan, Politisi Sontoloyo, dan Klarifikasi Jokowi...

Kompas.com - 25/10/2018, 10:23 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

"Yang sontoloyo itu adalah orang yang tidak melaksanakan ini dengan baik. Yang tidak merencanakan dengan matang. Yang tidak memenuhi prosedur sesuai tata aturan yang ada. Itu lah yang sontoloyo," kata Fadli.

Antikritik

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan meminta Presiden Joko Widodo tidak antikritik. Hinca menegaskan bahwa kritik adalah hal yang diperlukan dan lumrah dalam demokrasi.

"Yang baiklah, kita menggunakan istilah-istilah yang baik di tengah masyarakat, dan kritik-kritik yang disampaikan para politisi itu masih sesuatu yang normal. Ada suatu kebijakan Anda kritisi, itu normal saja," kata Hinca.

Hinca menilai, gaya komunikasi Presiden Joko Widodo agak berbeda dengan sebelumnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Politisi Sontoloyo, Ini Pesan dari Sekjen Demokrat

Ia mengatakan, dinamika politik selama 5-6 bulan ke depan akan semakin dinamis dan hal itu akan membuat setiap politisi memperlihatkan karakter aslinya.

Oleh karena itu, Hinca berharap semua pihak menjaga pernyataannya dan tak menyinggung pihak lain.

"Kritik itu harus dianggap sebagai vitaminlah. Tidak perlu misalnya dianggap menjadi terus berseberangan sekali. Jadi saya kira dalam alam demokrasi yang terbuka kritik itu sangat baik," lanjut Hinca.

Calon Presiden Joko Widodo memberikan keterangan usai menghadiri agenda tertutup bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Indonesia Kerja, di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH Calon Presiden Joko Widodo memberikan keterangan usai menghadiri agenda tertutup bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Indonesia Kerja, di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).

Klarifikasi Jokowi

Keesokan harinya, Presiden Jokowi mengklarifikasi maksud pernyataannya soal politisi sontoloyo. Menurut Jokowi, penyebutan sontoloyo itu ditujukan bagi politisi yang menggunakan cara-cara tidak sehat, seperti politik adu domba, politik pecah belah, dan politik dan kebencian.

"Kalau masih pakai cara-cara lama seperti itu, masih memakai politik kebencian, politik SARA, politik adu domba, politik pecah belah, itu namanya politik sontoloyo," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, selama ini ia menahan diri untuk tak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Akan tetapi, menurut dia, telah berlangsung cara-cara politik kotor hanya demi meraih kekuasaan baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan perebutan kursi presiden.

"Saya itu enggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena saya itu sudah jengkel, keluarlah itu (sontoloyo). Saya tuh biasanya bisa ngerem. Tapi sudah jengkel, ya gimana," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa penyebutan politisi sontoloyo yang ia maksud bukan untuk para politisi yang mengkritik program pemerintah.

"Tidak apa-apa, kritik itu tidak apa-apa. Memberi masukan itu tidak apa-apa," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com