Soal Dana Kelurahan, Politisi Sontoloyo, dan Klarifikasi Jokowi...

Kompas.com - 25/10/2018, 10:23 WIB
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi para mahasiswa terdampak bencana Lombok (18/10/2018) di Bandara Zaenuddin Abdul Majid Lombok, NTB. Dok. KemenristekdiktiPresiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi para mahasiswa terdampak bencana Lombok (18/10/2018) di Bandara Zaenuddin Abdul Majid Lombok, NTB.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — "Hati-hati. Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," kata Presiden Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri pembagian sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (23/10/2018). Awalnya, Jokowi bicara terkait program dana kelurahan yang mendapat banyak kritik dari sejumlah politisi kubu oposisi.

Jokowi mengaku heran, program baru pemerintah dengan anggaran Rp 3 triliun itu justru dipermasalahkan sejumlah politisi. Padahal, ia menilai dana kelurahan ini penting untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas di tiap kelurahan.

Sebab, selama ini desa sudah mendapatkan dana desa, tetapi tidak ada dana untuk kelurahan yang ada di perkotaan. Jokowi pun menjawab keluhan para wali kota dengan meluncurkan dana kelurahan.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Banyak Politikus Sontoloyo!

Kepala Negara meminta program dana kelurahan yang akan dimulai tahun depan ini tak dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2019.

"Kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik. Itulah kepandaian para politikus memengaruhi masyarakat. Hati-hati, saya titip ini, hati-hati," kata Jokowi.

 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Kasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sontoloyo berarti: konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian).

Sontak, pernyataan Presiden Joko Widodo itu langsung mengundang reaksi banyak pihak, termasuk dari para politisi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penggunaan kata "sontoloyo" itu tak pantas dilontarkan seorang Kepala Negara.

"Saya kira itu kan istilah yang agak kasar," kata Fadli.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X