Kurangi Ongkos Politik, Prabowo Setuju Dana Saksi Tak Dibebankan ke Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan setuju dengan usulan dana saksi Pemilu 2019 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan tidak dibebankan ke partai politik. Ia menilai sistem politik Indonesia saat ini berbiaya mahal.

Usulan tersebut dilontarkan lantaran Komisi II menilai tidak semua partai politik peserta Pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi.

"Saya setuju. Kita harus bikin sistem politik indonesia enggak mahal," ujar Prabowo saat memberikan keterangan seusai menghadiri deklarasi Gerakan Emas atau Gerakan Emak-Emak dan Anak Minum Susu di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).

Prabowo membandingkan biaya politik di Indonesia dengan Inggris, Perancis, dan negara-negara di Eropa lainnya.

Baca juga: Selama Satu Bulan, Prabowo-Sandiaga Habiskan Dana Kampanye Rp 16,9 Miliar

Menurut dia, untuk menjadi anggota parlemen di Inggris hanya membutuhkan dana sekitar 100 hingga 200 pounsterling atau setara Rp 4 juta.

Selain itu, karena dianggap sebagai bagaian dari layanan publik, pemilik stasiun televisi tidak menarik bayaran dari para calon anggota parlemen yang ingin menyampaikan visi, misi, dan programnya.

Calon presiden nomor urut 02 itu juga berpendapat bahwa pembiayaan saksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat mengurangi potensi anggota parlemen melakukan korupsi.

Namun, ia menegaskan bahwa jangan sampai dana saksi tersebut justru memberatkan APBN.

"Jadi setiap usaha untuk mengurangi ongkos politik saya setuju. Ini juga mengurangi korupsi dan segala macam," tuturnya.

Baca juga: Oktober Ini, Prabowo-Sandi Dapat Dana Kampanye Rp 12 Juta dari Pendukung

"Saya sangat mendukung, kita harus cari jalan bagaimana kita kurangi poltitical cost kalau bisa. Saya sangat mendukung upaya-upaya itu. Tentunya jangan memberatkan penghasilan negara," kata Prabowo.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan bukan dibebankan ke partai politik.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali memaparkan dua alasan yang menjadi dasar usulan tersebut.

Pertama, seluruh fraksi di Komisi II sepakat dana saksi tidak dibebankan ke parpol agar menciptakan keadilan dan kesetaraan.

Sebab, tidak semua partai politik peserta Pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi.

"Supaya terjadi keadilan, kesetaraan, semua partai bisa menugaskan saksinya di TPS (Tempat Pemungutan Suara)," ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Alasan kedua, lanjut Amali, usulan tersebut bertujuan untuk menghindarkan para calon anggota legislatif (caleg) membiayai saksi.

"Kita sudah tahu akibatnya kemana-mana," kata Amali.

Amali menilai, penanggungan dana saksi Pemilu oleh pemerintah tidak akan membebani APBN.

Sebab, besar anggaran tidak seberapa dibandingkan dengan proses demokrasi yang harus dikorbankan jika tidak semua partai bisa menyediakan saksi.

Usulan tersebut telah disetujui oleh 10 fraksi DPR. Komisi II juga sudah mengajukan anggaran tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Namun demikian, total anggaran yang nantinya akan dialokasikan tergantung dari ketersediaan uang negara.

"Tapi itu tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah. Kalau pemerintah menyatakan tidak ada dana yang tersedia, ya sudah. Artinya kembali kepada partai sendiri untuk menanggung itu," kata politisi dari Partai Golkar itu.