JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly mengatakan, pihaknya siap untuk membantu rencana pembangunan pos lintas perbatasan di 11 lokasi.
Bantuan itu berupa penyiapan sumberdaya manusia dan sistem keimigrasian di 11 daerah perbatasan yang akan dibangun.
"Oh belum nanti kita lihat dulu besarannya (kebutuhan SDM-nya), pokoknya kami sudah siap," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Menkumham juga mengungkapan bahwa penyiapan SDM tersebut sebagian akan berasal dari pegawai hasil penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.
"Kan ada penerimaan CPNS tahun ini, itu (sebagian) untuk pos lintas batas," kata dia.
Baca juga: Pertama Kali, PLBN Entikong Gelar Upacara HUT RI ke-73
Menurut Yassona, adanya layanan imigrasi di perbatasan sangatlah penting. Sebab hal itu akan membuat lintas batas antar warga negara kedua negara bisa berjalan dengan baik.
Pada 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka 2.000 formasi dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS.
Adapun unit kerja yang mendapatkan alokasi penempatan dalam seleksi CPNS 2018 adalah di kantor pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis.