Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Sandiaga: Wajar Kepuasan terhadap Pemerintah Menurun

Kompas.com - 24/10/2018, 09:15 WIB
Kristian Erdianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yandri Susanto menilai wajar jika apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami penurunan.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami penurunan setelah meningkat signifikan pada April 2017 hingga April 2018.

Yandri sependapat jika apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah menurun, terutama di bidang kesejahteraan sosial.

"Wajar kalau kepuasan itu menurun," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Menurut Yandri, belakangan ini masyarakat merasakan biaya hidup semakin mahal. Keluhan tersebut selalu ia dengar saat bertemu konstituennya di Provinsi Banten.

Baca juga: Survei Kompas: Apresiasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK Turun

Ia mengatakan, masyarakat mulai resah harga kebutuhan bahan pokok yang mulai sulit terjangkau.

"Jadi kenapa survei itu begitu, karena sejatinya langsung dirasakan oleh individu-individu masyarakat dan hari ini betul situasi kehidupann lagi susah," kata Wakil Sekjeb Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Yandri juga menyoroti nilai tukar rupiah yang terus melemah. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut menyebabkan harga-harga kebutuhan semakin naik.

Selain itu ia juga menyoroti kebijakan impor pemerintah dan angka pengangguran di Indonesia yang ia nilai semakin tinggi.

"Apalagi dolar naik, akan diikuti oleh harga-harga yang naik. Semua pangan kita impor. Beras, kedelai, jagung, tempe, termasuk bahan-bahan lain. kalau itu yang terjadi maka yang kena adalah masyarakat lagi," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Vs Prabowo di Pemilu 2019, PDI-P dan Gerindra Paling Untung Secara Elektoral

Seperti dikutip dari Kompas, apresiasi publik kini ada di angka 65,3 persen. Angka itu setara dengan hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2015 (tiga bulan pemerintahan Jokowi-Kalla) yang ada di angka 65,1 persen atau saat dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla pada Oktober 2016 yang ada di angka 65,9 persen.

Data Litbang Kompas, apresiasi publik pada April 2017 berada di angka 63,1 persen, lalu naik pada Oktober 2017 di angkat 70,8 persen, kemudian meningkat kembali pada April 2018 di angka 72,2 persen.

Penurunan apresiasi terjadi di bidang hukum dan kesejahteraan sosial. Penurunan apresiasi tersebut bersamaan dengan munculnya sejumlah narasi terkait kontestasi pada Pemilu 2019 yang ditujukan ke pemerintah.

Narasi itu, misalnya, tentang kemiskinan dan kondisi ekonomi, atau pertanyaan tentang sejumlah proses hukum.

Sejumlah peristiwa politik menunjukkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan narasi yang muncul di seputarnya menjadi faktor penting dalam kontestasi seperti pemilu.

Baca juga: Survei Kompas: Jokowi-Maruf 52,6 Persen, Prabowo-Sandi 32,7 Persen

Sementara itu, pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menerima kritik yang disampaikan berbagai pihak.

Kendati demikian, pemerintah tetap meyakini bahwa masyarakat cukup puas dan menilai baik pemerintahan yang sudah berjalan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah menyadari akan ada kritik yang disampaikan pihak-pihak oposisi sebab saat ini sudah masuk masa kampanye. Pemerintah sendiri siap dan menerima kritik.

“Bagi pemerintah, kritik adalah obat kuat. Kami sama sekali tidak alergi atau menafikan (kritik). Pemerintahan siapa pun perlu dikritik,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com