Jokowi: Hati-hati, Banyak Politikus Sontoloyo!

Kompas.com - 23/10/2018, 19:30 WIB
Presiden Joko Widodo menyapa para pendamping desa usai menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018 di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (8/10/2018). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan peruntukan dana desa akan diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia termasuk keahlian masyarakat desa. ANTARA FOTO/SEPTIANDA PERDANAPresiden Joko Widodo menyapa para pendamping desa usai menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018 di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (8/10/2018). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan peruntukan dana desa akan diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia termasuk keahlian masyarakat desa.
Penulis Ihsanuddin
|

"Dan kalau sekarang kan orang menilai pencitraan jadi sangat mudah, karena memang di tahun politik dan di saat-saat memang menjelang pemilu legislatif dan presiden," kata Fadli.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga mengkritik dana kelurahan karena belum memiliki payung hukum yang jelas, namun sudah buru-buru dianggarkan.

Baca juga: Fadli Zon Pertanyakan Alasan Pemerintah Kucurkan Dana Kelurahan

"Kalau payung hukumnya enggak ada bagimana membuat anggaran. Anggaran tanpa payung hukum itu berarti sebuah korupsi anggaran dan akan bermasalah," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut, anggaran untuk dana kelurahan ini sudah masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Anggarannya diambil dari dana desa. Dana desa yang jumlahnya Rp 73 Triliun pada tahun 2019, sebanyak Rp 3 Triliun dipotong dan dialihkan untuk dana kelurahan.

Di sisi lain, Mardiasmo juga mengakui bahwa belum ada payung hukum yang mengatur soal dana kelurahan. Menurut dia, yang terpenting dana kelurahan dianggarkan dulu di RAPBN. Payung hukum untuk menjalankan program itu bisa dibuat belakangan.

"Ya, justru (karena) sudah dianggarkan. Jangan sampai sudah nanti misalnya sudah ada peraturannya, dana  belum ada. Jadi kita coba alokasaikan," kata Mardiasmo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X