Pemerintah Bahas Opsi Relokasi Lapangan Tembak Senayan

Kompas.com - 23/10/2018, 11:47 WIB
Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno, Winarto dalam konferensi pers di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (13/4/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIADirektur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno, Winarto dalam konferensi pers di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili oleh Pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas opsi merelokasi Lapangan Tembak Senayan, pasca-peristiwa peluru nyasar ke Gedung DPR yang terjadi pada Senin (15/10/2018) lalu.

Selain itu, pemerintah juga membahas pembangunan lapangan tembak di ruangan tertutup sehingga tidak ada kemungkinan peluru dapat keluar dari area latihan menembak.

Direktur Utama PPK GBK Winarto mengatakan, pembahasan masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait antara lain Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Polri dan pengelola kawasan Kompleks Parlemen.

"Ini masih dalam pematangan solusi apa yang akan diambil. Dia (lapangan tembak) harus dibangun ke depan itu kan rasanya tidak bisa seperti yang ada di lapangan tembak senayan lagi. Ke depan harus disiapkan fasilitas yang bentuknya indoor sehingga keamanannya itu terjamin," ujar Winarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Baca juga: Tawarkan Switch Auto pada Tersangka Peluru Nyasar, Petugas Lapangan Tembak Langgar Aturan

Meski belum ditetapkan, lanjut Winarto, pemerintah mempertimbangkan sejumlah lokasi relokasi lapangan tembak, yakni di kawasan Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Cijantung, dan Cibubur.

Direncanakan pula fasilitas lapangan tembak yang baru akan dibangun secara tertutup atau indoor dengan mempertimbangkan aspek keamanan, aspek kemajuan olahraga dan aspek tata ruang.

Sementara, kata Winarto, pemerintah tidak mungkin membangun ulang Lapangan Tembak Senayan menjadi bangunan indoor di Senayan.

Sebab, tata guna sebagian besar lahan di kawasan Senayan diperuntukkan untuk jalur hijau.

"Saya kira kalau dibangun tidak ada pilihan selain menjadi indoor karena itu yang paling aman. Tentu (relokasinya) yang masih berada di bawah lingkupnya Pemprov DKI," kata Winarto.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

Nasional
Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Nasional
Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Nasional
Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Nasional
Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Nasional
Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Nasional
Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Nasional
Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Nasional
DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

Nasional
Jokowi Akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik

Jokowi Akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik

Nasional
KPK Panggil Kuasa Hukum Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Panggil Kuasa Hukum Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Ajak Gotong Royong Atasi Covid-19, KSP Rilis Aplikasi 10 Rumah Aman

Ajak Gotong Royong Atasi Covid-19, KSP Rilis Aplikasi 10 Rumah Aman

Nasional
Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Akan Periksa Nur Ahmad Syaifuddin

Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Akan Periksa Nur Ahmad Syaifuddin

Nasional
Pemerintah Akan Terbitkan Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah Akan Terbitkan Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nasional
Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Akan Dibacakan dalam Rapat Paripurna Siang Ini

Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Akan Dibacakan dalam Rapat Paripurna Siang Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X