Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bahas Opsi Relokasi Lapangan Tembak Senayan

Kompas.com - 23/10/2018, 11:47 WIB
Kristian Erdianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili oleh Pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas opsi merelokasi Lapangan Tembak Senayan, pasca-peristiwa peluru nyasar ke Gedung DPR yang terjadi pada Senin (15/10/2018) lalu.

Selain itu, pemerintah juga membahas pembangunan lapangan tembak di ruangan tertutup sehingga tidak ada kemungkinan peluru dapat keluar dari area latihan menembak.

Direktur Utama PPK GBK Winarto mengatakan, pembahasan masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait antara lain Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Polri dan pengelola kawasan Kompleks Parlemen.

"Ini masih dalam pematangan solusi apa yang akan diambil. Dia (lapangan tembak) harus dibangun ke depan itu kan rasanya tidak bisa seperti yang ada di lapangan tembak senayan lagi. Ke depan harus disiapkan fasilitas yang bentuknya indoor sehingga keamanannya itu terjamin," ujar Winarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Baca juga: Tawarkan Switch Auto pada Tersangka Peluru Nyasar, Petugas Lapangan Tembak Langgar Aturan

Meski belum ditetapkan, lanjut Winarto, pemerintah mempertimbangkan sejumlah lokasi relokasi lapangan tembak, yakni di kawasan Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Cijantung, dan Cibubur.

Direncanakan pula fasilitas lapangan tembak yang baru akan dibangun secara tertutup atau indoor dengan mempertimbangkan aspek keamanan, aspek kemajuan olahraga dan aspek tata ruang.

Sementara, kata Winarto, pemerintah tidak mungkin membangun ulang Lapangan Tembak Senayan menjadi bangunan indoor di Senayan.

Sebab, tata guna sebagian besar lahan di kawasan Senayan diperuntukkan untuk jalur hijau.

"Saya kira kalau dibangun tidak ada pilihan selain menjadi indoor karena itu yang paling aman. Tentu (relokasinya) yang masih berada di bawah lingkupnya Pemprov DKI," kata Winarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com