Gubernur Aceh Tunjuk Steffy Burase Jadi Panitia Aceh Marathon

Kompas.com - 22/10/2018, 22:01 WIB
Steffy Burase di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/10/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSteffy Burase di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menunjuk calon istrinya, Steffy Burase sebagai panitia kegiatan Aceh Marathon.

Penunjukan itu disampaikan Irwandi kepada Steffy dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

Hal itu terungkap saat mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Musri Idris dan Steffy bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (22/10/2018).

Keduanya bersaksi untuk Bupati Bener Meriah Ahmadi yang didakwa menyuap Irwandi.

"Pak Gubernur cuma bilang, tugas saya sukseskan Aceh Marathon. Urusan dana jadi urusan Pemerintah Provinsi Aceh," kata Steffy kepada majelis hakim.

Baca juga: Steffy Burase: Pak Irwandi Yusuf Mau Cek Ombak Boleh Nikah Lagi Apa Enggak

Steffy mengaku pertama kali bertemu Irwandi pada sebuah festival budaya Indonesia di Rusia pada Agustus 2017.

Menurut Steffy, ia sebagai penggagas dilaksanakannya Aceh Marathon untuk mempromosikan kawasan Aceh.

Sejak saat itu, hubungan Steffy dan Irwandi cukup dekat. Irwandi sempat melamar Steffy dan berencana menikah pada Oktober 2017.

Sementara itu, Musri Idris mengaku pernah dipanggil Irwandi di sebuah warung kopi.

Saat itu, Irwandi memberitahu bahwa perencanaan dan pengadaan terkait Aceh Marathon akan dilakukan oleh Steffy.

Baca juga: Penjelasan Steffy Burase soal Uang Aceh Marathon untuk Umroh Bersama Gubernur

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X