4 Tahun Jokowi-JK, Masih Ada PR di Perbatasan

Kompas.com - 22/10/2018, 19:45 WIB
Foto aerial Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw di Jayapura, Papua, Selasa (14/11/2017). Desain PLBN Terpadu Skouw di Distrik Muara Tami ini mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Tangfa dengan ornamen lokal pada sisi luar bangunan. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASAFoto aerial Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw di Jayapura, Papua, Selasa (14/11/2017). Desain PLBN Terpadu Skouw di Distrik Muara Tami ini mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Tangfa dengan ornamen lokal pada sisi luar bangunan.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya malah memiliki pekerjaan rumah (PR) di perbatasan. Hal ini terkait dengan pembangunan pos perbatasan.

"Yang masih belum adalah tugas kami adalah menyelesaikan perbatasan negara Malaysia tinggal dua," ujarnya di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (22/10/2018).

"Lalu masih ada perbatasan dengan Timor Leste yang belum selesai, kemudian perbatasan dengan Papua Nugini yang juga belum selesai," sambung Tjahjo.

Kemendagri, kata dia, akan berupaya untuk menyelesaikan pos-pos perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini melalaui kerja sama dengan kementerian lainnya.

Baca juga: Pemerintah Akan Bangun 2 Pos Lintas Batas Negara di NTT

Ada dua kementerian yang digandeng untuk menyelesaikan pos perbatasan tersebut yakni dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta dengan Kementerian Luar Negeri.

Sementara itu, untuk sejumlah infrastuktur dan pelayanan masyarakat di 187 kecamatan yang berada di perbatasan, Tjahjo mengklaim sudah terbangun.

"Tugas kami di perbatasan selesai, 187 kecamatan mulai dari ujung Aceh, Pulau Rondo, Nunukan, Natuna lalu ke Marauke, Atambua, Belu itu sudah terbangun semua," kaya dia.

"Puskesmas juga sudah ada, rumah sakit rujukannya ada, bandaranya ada, pelabuhannya ada, petugasnya imigrasi ada, petugas kesehatan ada semua, clear selesai itu tugas hari ini selesai," sambungnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Nasional
Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X