Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut 99 Persen Warga Ekonominya Pas-pasan, Pramono Tanya "Angka dari Mana?"

Kompas.com - 22/10/2018, 15:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung merespons pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa 99 persen masyarakat Indonesia berada pada ekonomi yang pas-pasan.

Pramono mengatakan, apabila data yang disampaikan itu benar, Prabowo sudah pasti bukan bagian dari 99 persen masyarakat ekonomi pas-pasan tersebut. Melainkan 1 persen masyarakat sisanya.

"Yang jelas, satu persennya pasti Pak Prabowo itu," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Baca juga: Prabowo: Hotel-hotel yang Besar Itu Milik Orang Bali atau Bukan?

Namun, lanjut Pramono, persoalannya adalah data yang disampaikan Prabowo keliru. Ia tak mengetahui dari mana Prabowo mendapatkan data 99 persen masyarakah Indonesia berada pada taraf ekonomi pas-pasan.

Sebab, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.

Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan, mencapai 25,95 juta orang.

Baca juga: Tak Ubah Gaya, Prabowo Dinilai Langgengkan Jokowi 2 Periode

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

"Artinya, kritik yang disampaikan Pak Prabowo itu, angka yang 99 persen itu dari mana, kita nggak tahu, ya. Yang jelas, sekarang ini kemiskinan itu menurun, sekarang sudah single digit 9,82 persen. Artinya apa? Pemerintah sudah bekerja on the right track," ujar Pramono.

Selain itu, Pramono juga mengatakan bahwa berdasarkan survei sejumlah lembaga, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK juga tinggi. Salah satunya survei yang dirilis Litbang Kompas.

Baca juga: Hashim: Prabowo Anti Asing, Itu Hoaks

Survei Litbang Kompas menunjukkan 72,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Salah satu ukurannya kan tingkat kepuasan publik. Tingkat kepuasan masyarakat, kalau kita lihat dari hasil survei, termasuk survei Litbang Kompas terakhir, atas persoalan ekonomi kita, kepuasan publiknya masih tinggi," ujar Pramono.

Pernyataan 99 persen masyarakat Indonesia berada pada ekonomi yang pas-pasan dilontarkan Prabowo saat menghadiri Deklarasi Emak-emak Binangkit relawan Prabowo-Sandi di Pendopo Inna Heritage Hotel Denpasar, Bali, Jumat (19/10/2018).

Saat berdialog dengan ratusan emak-emak pendukungnya, Prabowo memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Menurut Prabowo, setelah 73 tahun Indonesia merdeka masih banyak rakyat yang hidup kelaparan serta sulit mendapatkan pekerjaan.

"Kita melihat sekarang adalah keadaan yang saya sebut keadaan paradoks, keadaan yang janggal setelah 73 tahun merdeka yang kaya semakin sedikit dan segelintir orang saja dan ini bukan saya karang, ini adalah data fakta yang diakui oleh bank dunia oleh lembaga lembaga internasional," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (20/10/2018).

"Bahwa yang menikmati kekayaan di Indonesia adalah kurang dari 1 persen bangsa Indonesia dan yang 99 persen mengalami hidup pas-pasan bahkan bisa dikatakan sangat sulit," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com