Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Wiranto Tak Pakai Sarung Hadiri Peringatan Hari Santri Nasional

Kompas.com - 22/10/2018, 12:13 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Menko Polhukam Wiranto menghadiri peringatan Hari Santri Nasional bersama ribuan santri di Lapangan Dadaha, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).

Para santri dan pengasuh pondok pesantren yang hadir tampak mengenakan bawahan berupa kain sarung.

Sejumlah tamu undangan seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dan tokoh NU sekaligus calon wakil presiden Ma'ruf Amin juga tampak mengenakan sarung.

Baca juga: Cak Imin: Semua Santri Seluruh Indonesia Berterima Kasih ke Pak Jokowi

Namun, Wiranto mengenakan celana panjang bahan berwarna hitam. Ia pun menyampaikan permohonan maaf saat memberikan sambutan.

Pada awalnya, ia terlebih dulu menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari Presiden Joko Widodo yang tak bisa menghadiri undangan karena adanya tugas kenegaraan.

"Sehubungan dengan tugas kenegaraan yang lain, beliau mengutus saya untuk menghadiri (sebagai) inspektur upacara dalam acara yang sangat bersejarah ini," kata Wiranto.

"Tadinya Pak Wiranto ingin pakai sarung. Karena naik helikopter, kalau pakai sarung bisa kecantol-cantol. Makanya harus pakai celana. Minta maaf," seloroh Wiranto disambut tawa peserta yang hadir.

Baca juga: Jokowi: Para Santri, Beda Pilihan Enggak Apa-apa

Kemudian, ia melanjutkan pidatonya tentang peristiwa terbitnya Resolusi Jihad oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy'ari.

Resolusi Jihad yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 1945 itu mewajibkan seluruh umat Islam untuk melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan.

"Tekad perjuangan santri dan ulama melalui Resolusi Jihad menjadi momen penting untuk internalisasi gagasan dan paham kebangsaan, khususnya dalam tubuh NU," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pada tahun 2015 menetapkan setiap tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

Menurut Wiranto, penetapan itu sekaligus bentuk pengakuan sejarah atas komitmen kebangsaan para santri dan ulama dalam mempertahankan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Ia juga berharap para santri menjaga semangat persaudaraan umat Islam (ukhuwah islamiyah), persaudaraan dalam ikatan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah) dan persaudaraan sesama umat manusia (ukhuwah basariyah).

"Izinkan sekali lagi atas nama pribadi, Presiden Indonesia, pemerintah, Selamat Hari Santri Nasional, semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam melanjutkan darma bakti kepada nusa, bangsa dan negara," kata Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com