Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Tahun Jokowi-JK, Ini Kerja Nyata Menteri Perempuan di Kabinet Kerja

Kompas.com - 21/10/2018, 12:39 WIB
Devina Halim,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dibantu oleh 34 orang menteri, di mana saat ini delapan di antaranya merupakan menteri perempuan.

Jumlah menteri perempuan di pemerintahan Jokowi-JK menjadi yang terbanyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Bahkan, Presiden Jokowi menerima penghargaan dari DPR atas keterwakilan perempuan sebesar 23,5 persen pada kabinetnya.

Menjajaki tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, menteri-menteri perempuan tersebut telah menunjukkan kinerjanya selama berada di kabinet.

Berikut beberapa kerja nyata dari para menteri perempuan yang tidak boleh dipandang sebelah mata:

1. Getolnya Menkeu Sri Mulyani Laksanakan Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan peserta tax amnesty dan pemegang kuasa SPH, di kantor pusat DJP, Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (31/12/2016).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan peserta tax amnesty dan pemegang kuasa SPH, di kantor pusat DJP, Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (31/12/2016).

Sri Mulyani Indrawati atau yang biasa dipanggil Ani, menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak tahun 2016.

Salah satu tugas pertamanya dari Presiden Jokowi adalah melaksanakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Program ini berjalan selama sembilan bulan dan berakhir pada 31 Maret 2017. Hasilnya, negara memperoleh Rp 4.855 triliun dari pelaporan harta para wajib pajak.

Dari jumlah tersebut, deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp 3.676 triliun, sebanyak Rp 1.031 triliun merupakan deklarasi di luar negeri, dan sisanya harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi).

Baca juga: Sri Mulyani Kembali Raih Penghargaan Menkeu Terbaik, Ini Alasannya

Keberhasilan itu tak lepas dari kegetolan Ani yang terus memantau jalannya kegiatan ini, misalnya dengan meninjau langsung pelayanan di kantor pajak.

Ani juga sempat merevisi aturan demi mempermudah para wajib pajak mengikuti tax amnesty. Bahkan, ia diketahui melobi para konglomerat untuk mengikuti kegiatan ini.


2. Menteri Susi Sudah Tenggelamkan 488 Kapal Pencuri Ikan per Agustus 2018

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan sebelum meresmikan Jakarta Akuarium di Pusat Perbelanjaan NEO Soho, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Jakarta Akuarium merupakan tempat konservasi alam dan satwa laut yang memiliki konsep edutainment sekaligus menjadi sebuah destinasi wisata bagi masyarakat. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan sebelum meresmikan Jakarta Akuarium di Pusat Perbelanjaan NEO Soho, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Jakarta Akuarium merupakan tempat konservasi alam dan satwa laut yang memiliki konsep edutainment sekaligus menjadi sebuah destinasi wisata bagi masyarakat.

Berbicara tentang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak bisa lepas dari kebijakannya menindak tegas pelaku illegal fishing dengan cara ditenggelamkan.

Sejak awal ia menjabat hingga Agustus 2018, Susi telah menenggelamkan 488 kapal-kapal pencuri ikan.

Kapal-kapal yang ditenggelamkan berasal dari berbagai negara, yaitu Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China 1 kapal, Belize 1 kapal dan Tanpa Negara 1 kapal.

Selain itu, pada 27 Juli 2018, Susi mengatakan sebanyak 10.000 kapal pencuri ikan telah keluar dari laut Indonesia.

Baca juga: Menteri Susi Kritik Sandiaga: Jangan Asal Ngomong, Baca Dulu...

Menurutnya, tindakan tegas untuk menenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing membuat para pencuri ikan jera.

Kebijakan tersebut berdampak positif pada stok ikan nasional yang meningkat. Susi menuturkan, stok ikan nasional berada di angka 12,5 juta ton pada 2017, di mana sebelumnya berjumlah 6,5 juta ton.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com