JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dibantu oleh 34 orang menteri, di mana saat ini delapan di antaranya merupakan menteri perempuan.
Jumlah menteri perempuan di pemerintahan Jokowi-JK menjadi yang terbanyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Bahkan, Presiden Jokowi menerima penghargaan dari DPR atas keterwakilan perempuan sebesar 23,5 persen pada kabinetnya.
Menjajaki tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, menteri-menteri perempuan tersebut telah menunjukkan kinerjanya selama berada di kabinet.
Berikut beberapa kerja nyata dari para menteri perempuan yang tidak boleh dipandang sebelah mata:
Sri Mulyani Indrawati atau yang biasa dipanggil Ani, menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak tahun 2016.
Salah satu tugas pertamanya dari Presiden Jokowi adalah melaksanakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
Program ini berjalan selama sembilan bulan dan berakhir pada 31 Maret 2017. Hasilnya, negara memperoleh Rp 4.855 triliun dari pelaporan harta para wajib pajak.
Dari jumlah tersebut, deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp 3.676 triliun, sebanyak Rp 1.031 triliun merupakan deklarasi di luar negeri, dan sisanya harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi).
Baca juga: Sri Mulyani Kembali Raih Penghargaan Menkeu Terbaik, Ini Alasannya
Keberhasilan itu tak lepas dari kegetolan Ani yang terus memantau jalannya kegiatan ini, misalnya dengan meninjau langsung pelayanan di kantor pajak.
Ani juga sempat merevisi aturan demi mempermudah para wajib pajak mengikuti tax amnesty. Bahkan, ia diketahui melobi para konglomerat untuk mengikuti kegiatan ini.
Berbicara tentang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak bisa lepas dari kebijakannya menindak tegas pelaku illegal fishing dengan cara ditenggelamkan.
Sejak awal ia menjabat hingga Agustus 2018, Susi telah menenggelamkan 488 kapal-kapal pencuri ikan.
Kapal-kapal yang ditenggelamkan berasal dari berbagai negara, yaitu Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China 1 kapal, Belize 1 kapal dan Tanpa Negara 1 kapal.
Selain itu, pada 27 Juli 2018, Susi mengatakan sebanyak 10.000 kapal pencuri ikan telah keluar dari laut Indonesia.
Baca juga: Menteri Susi Kritik Sandiaga: Jangan Asal Ngomong, Baca Dulu...
Menurutnya, tindakan tegas untuk menenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing membuat para pencuri ikan jera.
Kebijakan tersebut berdampak positif pada stok ikan nasional yang meningkat. Susi menuturkan, stok ikan nasional berada di angka 12,5 juta ton pada 2017, di mana sebelumnya berjumlah 6,5 juta ton.