Partai Amanat Nasional (PAN) menilai perekonomian kurang menciptakan lapangan kerja. Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad H. Wibowo.
Dradjad mengatakan, berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) tambahan jumlah penduduk yang bekerja mencapai angka tertinggi 2012 (3,55 juta), lalu tahun 2008 (3,54 juta) dan 2007 (3,44 juta).
Pada tahun 2014-2016, angkanya turun ke sekitar 1,4-2 juta pekerja baru. Namun pada 2017, angkanya naik tajam ke 3,25 juta.
Namun tambahan terbesar terjadi di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Jumlahnya 1,09 juta pekerja baru.
Sektor ini kata dia meliputi pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, tukang cukur, kaki lima dan yang agak formal seperti pekerja sosial.
"Ini jelas bukan sektor yang seharusnya menjadi penopang penciptaan kerja," kata dia.
Sektor perdagangan (termasuk rumah makan dan perhotelan) dan sektor industri tercatat menciptakan tambahan di atas 1 juta lapangan pekerjaan.
Namun menurutnya, sektor ritel dan industri manufaktur padat karya anjlok. Padahal kedua sektor itu harusnya banyak menciptakan lapangan kerja.
Dari rasio penciptaan kerja, pada 2015-2016 perekonomian hanya menciptakan sekitar 290.000-340.000 per 1 persen pertumbuhan. Padahal jika situasi normal, angkanya bisa pada level 500.000 penciptaan kerja per 1 persen pertumbuhan ekonomi.
Pada 2017, rasio ini melonjak ke level 640.000 per 1 persen pertumbuhan ekonomi. Meski begitu kata Drajad, sumber terbesarnya dari sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan tadi.
"Jadi, memang kemampuan penciptaan kerja masih di bawah normal. Padahal kalau kita hendak mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan, kuncinya ya kita harus mampu menciptakan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini perlu diperbaiki segera," kata dia.
Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai, publik menyoroti tajam kinerja kepolisian dan kejaksaan.
Ia mengatakan, Kepolisian tampak seperti alat penguasa untuk memperkuat kepentingannya dari pihak pihak yang berseberangan politik.
Ferdinand menilai, polisi selalu merespons cepat setiap laporan tehadap pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.