Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Oposisi 4 Tahun Jokowi-JK, dari Utang hingga Kasus Novel

Kompas.com - 21/10/2018, 12:35 WIB
Yoga Sukmana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

2. Ekonomi Dinilai Minim Serap Tenaga Kerja

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai perekonomian kurang menciptakan lapangan kerja. Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad H. Wibowo.

Dradjad mengatakan, berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) tambahan jumlah penduduk yang bekerja mencapai angka tertinggi 2012 (3,55 juta), lalu tahun 2008 (3,54 juta) dan 2007 (3,44 juta).

Pada tahun 2014-2016, angkanya turun ke sekitar 1,4-2 juta pekerja baru. Namun pada 2017, angkanya naik tajam ke 3,25 juta.

Namun tambahan terbesar terjadi di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Jumlahnya 1,09 juta pekerja baru.

Sektor ini kata dia meliputi pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, tukang cukur, kaki lima dan yang agak formal seperti pekerja sosial.

"Ini jelas bukan sektor yang seharusnya menjadi penopang penciptaan kerja," kata dia.

Sektor perdagangan (termasuk rumah makan dan perhotelan) dan sektor industri tercatat menciptakan tambahan di atas 1 juta lapangan pekerjaan.

Namun menurutnya, sektor ritel dan industri manufaktur padat karya anjlok. Padahal kedua sektor itu harusnya banyak menciptakan lapangan kerja.

Dari rasio penciptaan kerja, pada 2015-2016 perekonomian hanya menciptakan sekitar 290.000-340.000 per 1 persen pertumbuhan. Padahal jika situasi normal, angkanya bisa pada level 500.000 penciptaan kerja per 1 persen pertumbuhan ekonomi.

Pada 2017, rasio ini melonjak ke level 640.000 per 1 persen  pertumbuhan ekonomi. Meski begitu kata Drajad, sumber terbesarnya dari sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan tadi.

"Jadi, memang kemampuan penciptaan kerja masih di bawah normal. Padahal kalau kita hendak mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan, kuncinya ya kita harus mampu menciptakan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini perlu diperbaiki segera," kata dia.

3. Penegakan Hukum Dinilai Tebang Pilih

Ahmad Dhani menjalani sidang kasus ujaran kebencian yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/10//2018).KOMPAS.com/TRI SUSANTO SETIAWAN Ahmad Dhani menjalani sidang kasus ujaran kebencian yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/10//2018).
Oposisi juga menaruh perhatian kepada bidang penegakan hukum. Selama empat tahun era Jokowi-JK, sektor penegakan hukum dinilai lemah dan tebang pilih.

Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai, publik menyoroti tajam kinerja kepolisian dan kejaksaan.

Ia mengatakan, Kepolisian tampak seperti alat penguasa untuk memperkuat kepentingannya dari pihak pihak yang berseberangan politik.

Ferdinand menilai, polisi selalu merespons cepat setiap laporan tehadap pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com