Catatan Oposisi 4 Tahun Jokowi-JK, dari Utang hingga Kasus Novel

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tahun keempatnya, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai masih memiliki banyak rapor merah di berbagai bidang.

Partai politik oposisi memiliki sejumlah catatan terkait kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama empat tahun yang dianggap kurang.

1. Membengkaknya Utang hingga Pelemahan Rupiah

Bicara soal oposisi, tak lepas dari sosok Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus capres penantang Jokowi pada Pilpres 2019 itu kerap kali melayangkan kritik kepada pemerintah. Salah satunya yakni terkait kebijakan ekonomi.

Pada 11 Oktober 2018 lalu atau sembilan hari sebelum umur pemerintahan Jokowi-JK berusia 4 tahun, Prabowo menyebut sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah adalah ekonomi kebodohan.

Menurut Prabowo, Pasal 33 UUD 1945 tak lagi menjadi inti dari sistem ekonomi Indonesia. Sebab banyak sumberdaya ekonomi yang strategis dikuasai asing.

Kepemilikan asing dianggap sudah berlebihan terhadap pengelolaan sumber daya alam, sektor keuangan atau perbankan.

Selain itu, sektor telekomunikasi dan ekonomi digital pun juga dinilai mulai dikuasai perusahaan swasta luar negeri.

"Ini ironi. Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat (2), cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," kata Prabowo.

Selain itu Prabowo juga sempat menyampaikan berbagai hal lainnya termasuk kritik kepada pemerintah atas jumlah utang yang terus bertambah.

"Saudara-saudara utang pemerintahan kita naik terus. Sekarang hitungan naiknya adalah Rp 1 triliun tiap hari. Ada yang mengatakan utang banyak enggak menjadi masalah, tetapi para ahli yang mengerti tahu bahwa ini utang ini mengancam kedaulatan negara kita," kata Prabowo.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah per September 2018 sebesar Rp 4.516 triliun, naik Rp 1.815 triliun dari posisi utang per September 2014.

Sementara itu berdasarkan data Anggaran Pendaftaran dan Belanja Negara (APBN) 2018, total utang yang akan ditarik pemerintah pada 2018 mencapai Rp 399,2 triliun

Selain itu oposisi lain juga mengkritik pemerintah yang dinilai tak bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah hingga tembus Rp 15.200 per dollar AS.

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, pemerintah seakan tak menganggap pelemahan rupiah sebagai suatu masalah yang bisa berdampak ke masyarakat.

Namun belakangan ia menilai pemerintah mengakui daya beli masyarakat turun karena kebijakan kenaikan harga premium ditunda.