Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Yakin Penanganan HAM dan Korupsi Akan Lebih Baik jika Jokowi Terpilih Lagi

Kompas.com - 20/10/2018, 18:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin yakin penanganan kasus HAM dan korupsi akan lebih baik jika Joko Widodo kembali terpilih sebagai presiden.

Hal itu disampaikan Ma'ruf menanggapi catatan empat tahun pemerintahan Jokowi khususnya di sektor penegakan HAM dan korupsi.

"Saya pikir di zaman Pak Jokowi kasus-kasus HAM justru memperoleh perhatian dari yang sebelumnya tidak," kata Ma'ruf saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/10/2018).

"Apalagi kasus korupsi. Banyak sekali sekarang yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan). Tapi mungkin karena belum optimal ya tentu saja ya. Masih banyak yang perlu dibenahi. Saya yakin periode Pak Jokowi kedua akan lebih optimal," ujar dia.

Baca juga: Disebut Ada Kader PAN yang Mendukung, Maruf Amin Ucapkan Terima Kasih

Meski masih ada catatan di sektor penegakan HAM dan pemberantasan korupsi, Ma'ruf menilai, Jokowi sukses membangun pondasi dasar bagi perekonomian Indonesia.

Hal itu, kata dia, tercermin daripembangunan sejumlah infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, dan jalan.

Ada pula program pemerataan kesejahteraan masyarakat berupa Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Baca juga: Maruf Amin: Pemberdayaan Ekonomi Umat Bukan Benturkan yang Lemah dengan yang Kuat

"Menurut saya Pak Jokowi sudah meletakkan yang saya sebut milestone, tonggak-tonggak. Orang baru melihat tonggak. Tapi tonggak ini kalau kita memandang dengan penuh optimistik dia akan menjadi lompatan yang kita jadikan panjatan untuk membangun ekonomi nasional," ujar Ma'ruf.

"Kita punya pandangan yang optimis dengan patok-patok yang sudah dibuat itu, hasil-hasil yang kita rasakan di berbagai daerah untuk menghilangkan disparitas antar daerah," ujar dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Timses Jokowi-Ma'ruf

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com