Politik Luar Negeri Jokowi-JK dalam 4 Tahun, Apa Saja Pencapaiannya?

Kompas.com - 20/10/2018, 17:56 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018). Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia.

Dalam sebuah acara makan siang bersama jurnalis, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat ditanya soal ketidakhadirannya pada beberapa acara konferensi pemimpin negara-negara dunia.

Padahal, pertemuan itu dianggap pertemuan yang bergengsi. Namun, dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengikuti acara tersebut.

Apa alasan Jokowi?

"Kalau saya ke sana, ya apa manfaatnya buat masyarakat? Manfaat konkretnya apa?" kata Jokowi.

Ia mengatakan, Indonesia tetap menghormati berbagai acara yang melibatkan pemimpin di dunia. Akan tetapi, ia tak mau hadir jika tak membawa keuntungan bagi Indonesia.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur

Oleh karena itu, Presiden memprioritaskan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin negara sahabat yang tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara, melainkan secara khususjuga menguntungkan Indonesia.

Seperti apa catatan politik luar negeri Indonesia dalam 4 tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla?

Kepemimpinan dalam diplomasi internasional

1. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.

Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2/ 3 negara Anggota PBB memercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK dan Bongkar Pasang Kabinet Kerja

2. Mewujudkan perdamaian dunia dan dialog antar-peradaban

  • Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian Palestina, yakni dengan melakukan:
  • Menolak status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
  • Mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil voting terhadap status quo Israel
  • Menegaskan dukungan terhadap Palestina dalam pertemuan OIC Extraordinary Summit di Istanbul, Turki
  • Membebaskan biaya masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia sejak tahun 2018 agar Palestina semakin mendapatkan keuntungan. 

Selain Palestina, Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan dengan cara:

  • Presiden Jokowi mengadakan pertemuan trilateral dengan Afghanistan dan Pakistan terkait penyebaran bibit perdamaian di Afghanistan yang melakukan kegiatan ekstremisme dan kekerasan
  • Indonesia memberikan bantuan beasiswa pelatihan polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan
  • Penyelenggaraan pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia di Istana Presiden Bogor, 11 Mei 2019
  • Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menandatangani perjanjian pembangunan klinik "Indonesia Islamic Center."

Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian.

Tercatat sebanyak 2.695 peacekeeper yang merupakan personel TNI/Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia.

Bahkan, Indonesia menjadi negara terbesar ke-8 pengirim pasukan perdamaian di daerah konflik.

Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018).KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018).
Indonesia juga aktif mengirimkan bantuan dan aktivis kemanusiaan ke daerah konflik di Asia dan Timur Tengah, misalnya Cox Bazaar dan Rakhine State, Myanmar; Jalur Gaza, Palestina-Israel dan Marawi, Filipina.

Upaya mewujudkan perdamaian dunia juga dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara:

  • Melanjutkan dialog lntas agama secara bilateral dan multilateral dengan 30 negara dan 3 forum multilateral
  • Mengembangkan dan membangun pemahaman Islam Wassatiyyat kepada dunia melalui High Level Consultation of World Moslem Scholars on Wassatiyyat di Indonesia pada Mei 2018. Pertemuan ini melahirkan Bogor Ulama Declaration for Peace
  • Mengembangkan Bali Democracy Forum sebagai sarana strategis pengembangan demokrasi di kawasan dan dunia. 

Diplomasi ekonomi

Melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif dan zero enemy, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dagang dengan sejumlah negara.

Indonesia juga mendorong terbukanya pasar-pasar baru non-tradisional agar produk Indonesia dapat dirasakan manfaatnya bagi negara lain.

Baca juga: 4 Tahun Pemerintahan Jokowi, Menakar Janji Penguatan KPK

Berikut yang telah dilakukan untuk peningkatan hubungan dagang dengan negara lain :

1. Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum 2018

Melalui acara ini, Indonesia meraih transaksi sebesar 586,56 juta dollar Amerika Serikat dan 'business announcement' sebesar 1,3 miliar dollar Amerika Serikat.

2. Indonesia Fair 2018 di Bangladesh

Menghasilkan business deal sebesar Rp 3,76 triliun.

3. Trade Expo Indonesia 2017 di Rusia

Indonesia berhasil meraih transaksi bisnis dengan Rusia sebesar 50 juta dollar Amerika Serikat dari sawit dan kopi, Kopi Kapal Api sebanyak 25 kontainer senilai 850.000 dollar Amerika Serikat, dan kopi roasting dari Malang sebanyak 12 kontainer dengan nilai 1,2 juta dollar Amerika Serikat per tahun.

4. Annual Meeting IMF-World Bank di Bali 2018

Presiden Jokowi, dalam pidato saat acara ini, mengajak para pembuat kebijakan fiskal dan moneter dunia untuk mengesampingkan tujuan kejayaan negaranya dan lebih mengutamakan kerjasama global demi terciptanya kehidupan dunia yang harmonis.

Baca juga: 4 Tahun Presiden Jokowi, Janji Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Masih Gelap

Menganalogikan situasi pertarungan ekonomi global seperti dalam film serial 'Game Of Thrones', Presiden Jokowi mengatakan, konfrontasi dan perselisihan dalam bentuk apa pun akan mengakibatkan penderitaan.

"Bukan hanya bagi yang kalah, tetapi juga bagi yang menang. Ketika kemenangan juga dirayakan dan kekalahan juga diratapi barulah kedua-duanya sadar, tapi sudah terlambat," ujar Jokowi.

"Kalau sadarnya baru belakangan, kemenangan atau kekalahan dalam perang selalu hasilnya sama, yaitu dunia yang porak-poranda. Padahal, tidak boleh kita melakukan perusakan hanya untuk menghasilkan sebuah kemenangan. Juga tidak ada artinya kemenangan yang dirayakan di tengah kehancuran," lanjut dia.

Dalam pertemuan yang menelan biaya Rp 566 miliar itu, Indonesia menerima sejumlah manfaat langsung, yakni investasi untuk BUMN sebesar Rp 200 triliun dan penerimaan pajak yang diprediksi mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun.

Adapun, bagi Bali yang menjadi tempat acara, yakni peningkatan volume ekonomi sebesar Rp 5,9 triliun.

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana menemui sejumlah anak sekolah dalam upacara penyambutan Jokowi di Gedung Pemerintahan Selandia Baru di Wellington, Senin (19/3/2018). Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden melakukan sejumlah agenda seperti jalan santai bersama pelajar asal Indonesia, pertemuan bilateral, bertemu para WNI di Selandia Baru serta menghadiri jamuan makan siang kenegaraan.AFP PHOTO/MARTY MELVILLE Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana menemui sejumlah anak sekolah dalam upacara penyambutan Jokowi di Gedung Pemerintahan Selandia Baru di Wellington, Senin (19/3/2018). Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden melakukan sejumlah agenda seperti jalan santai bersama pelajar asal Indonesia, pertemuan bilateral, bertemu para WNI di Selandia Baru serta menghadiri jamuan makan siang kenegaraan.

Perlindungan WNI

Dalam hal perlindungan WNI, berikut catatan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam 4 tahun:

  • Sebanyak 51.088 kasus WNI di luar negeri diselesaikan
  • Sebanyak 39 WNI yang disandera di Filipina, Somalia, dan Libya dibebaskan
  • Tim hukum Indonesia membebaskan 443 WNI dari ancaman hukuman mati
  • Mengevakuasi sebanyak 16.432 WNI dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia
  • Mengembalikan hak finansial WNI/ TKI di luar negeri sebesar Rp 388 miliar
  • Sebanyak 181.942 TNI berhasil direpatriasi ke Tanah Air. 

Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Suzie Sudarman berpendapat, kinerja paling positif dari pemerintahan Jokowi-JK dalam hal politik luar negeri adalah soal perlindungan WNI di luar negeri.

Menurut dia, hanya pemerintahan Jokowi-JK yang berani memprioritaskan perlindungan WNI di luar negeri. 

"Salah satu contohnya adalah WNI yang berada di Syria. Itu WNI di sana bisa diikuti sehingga mendapatkan informasi yang jelas mengenai mereka. Padahal itu daerah perang ya, daerah konflik. Itu jarang sekali diperhatikan pada pemerintahan sebelumnya," ujar Suzie kepada Kompas.com, Sabtu (20/10/2018).

Baca juga: Konflik Agraria Masih Jadi Persoalan di 4 Tahun Pemerintahan Jokowi

Sementara, soal peningkatan volume perdagangan, Suzie mengapresiasi instruksi Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus memasuki pasar negara-negara non-tradisional.

Hal ini merupakan peluang baru bagi peningkatan kapasitas ekspor Indonesia yang berujung kepada perbaikan neraca perdagangan.

Namun, menurut dia, hal yang masih menjadi kendala adalah pola pikir dan cara pandang para diplomat Indonesia yang bertugas di penjuru dunia.

"Diplomat kita tidak dilatih untuk mencari pasar perdagangan. Jadi langkah yang baru saat ini, adalah pembalikan cara berpikir. Bagaimana mereka mengutamakan perdagangan. Selama ini lebih banyak budaya, padahal sebetulnya faktor bisnis. Jadi memang instruksi Jokowi itu ada kelambatan sedikit karena belum sinkron," ujar Suzie.

Suzie juga mengapresiasi pemerintah yang menjaga agar ekonomi Indonesia tidak bergantung pada satu blok saja.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran

Hal ini sudah sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang dianut, yakni zero enemy.

"Dia tidak menunjukkan permusuhan. Dia menerima IMF-World Bank, sekalipun dia tidak sepakat karena orangnya populis. Jadi, saya lihat cukup ada fleksibilitas. Misal lain, ketika berhubungan dengan China, dia imbangi juga dengan Amerika, Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Itu kan artinya cukup jeli dia melihat," kata Suzie.

Soal upaya Indonesia mewujudkan perdamaian dunia, Suzie menilai, Indonesia sudah cukup baik.

Namun, narasi yang harus selalu digelorakan adalah perjuangan Indonesia atas perdamaian dunia, mulai dari Palestina, Afghanistan hingga Myanmar, bukan semata-mata disebabkan Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Akan tetapi, karena itu adalah amanat konstitusi.

Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis, "...kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan..."

"Secara umum, saya memberikan nilai, politik luar negeri pemerintahan Jokowi-JK, 8 lah," ujar Suzie.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X