JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia.
Dalam sebuah acara makan siang bersama jurnalis, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat ditanya soal ketidakhadirannya pada beberapa acara konferensi pemimpin negara-negara dunia.
Padahal, pertemuan itu dianggap pertemuan yang bergengsi. Namun, dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengikuti acara tersebut.
Apa alasan Jokowi?
"Kalau saya ke sana, ya apa manfaatnya buat masyarakat? Manfaat konkretnya apa?" kata Jokowi.
Ia mengatakan, Indonesia tetap menghormati berbagai acara yang melibatkan pemimpin di dunia. Akan tetapi, ia tak mau hadir jika tak membawa keuntungan bagi Indonesia.
Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur
Oleh karena itu, Presiden memprioritaskan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin negara sahabat yang tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara, melainkan secara khususjuga menguntungkan Indonesia.
Seperti apa catatan politik luar negeri Indonesia dalam 4 tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla?
1. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.
Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2/ 3 negara Anggota PBB memercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis.
Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK dan Bongkar Pasang Kabinet Kerja
2. Mewujudkan perdamaian dunia dan dialog antar-peradaban
Selain Palestina, Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan dengan cara:
Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian.
Tercatat sebanyak 2.695 peacekeeper yang merupakan personel TNI/Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia.
Bahkan, Indonesia menjadi negara terbesar ke-8 pengirim pasukan perdamaian di daerah konflik.
Upaya mewujudkan perdamaian dunia juga dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara:
Melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif dan zero enemy, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dagang dengan sejumlah negara.
Indonesia juga mendorong terbukanya pasar-pasar baru non-tradisional agar produk Indonesia dapat dirasakan manfaatnya bagi negara lain.
Baca juga: 4 Tahun Pemerintahan Jokowi, Menakar Janji Penguatan KPK
Berikut yang telah dilakukan untuk peningkatan hubungan dagang dengan negara lain :
1. Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum 2018
Melalui acara ini, Indonesia meraih transaksi sebesar 586,56 juta dollar Amerika Serikat dan 'business announcement' sebesar 1,3 miliar dollar Amerika Serikat.
2. Indonesia Fair 2018 di Bangladesh
Menghasilkan business deal sebesar Rp 3,76 triliun.
3. Trade Expo Indonesia 2017 di Rusia
Indonesia berhasil meraih transaksi bisnis dengan Rusia sebesar 50 juta dollar Amerika Serikat dari sawit dan kopi, Kopi Kapal Api sebanyak 25 kontainer senilai 850.000 dollar Amerika Serikat, dan kopi roasting dari Malang sebanyak 12 kontainer dengan nilai 1,2 juta dollar Amerika Serikat per tahun.
4. Annual Meeting IMF-World Bank di Bali 2018
Presiden Jokowi, dalam pidato saat acara ini, mengajak para pembuat kebijakan fiskal dan moneter dunia untuk mengesampingkan tujuan kejayaan negaranya dan lebih mengutamakan kerjasama global demi terciptanya kehidupan dunia yang harmonis.
Baca juga: 4 Tahun Presiden Jokowi, Janji Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Masih Gelap
Menganalogikan situasi pertarungan ekonomi global seperti dalam film serial 'Game Of Thrones', Presiden Jokowi mengatakan, konfrontasi dan perselisihan dalam bentuk apa pun akan mengakibatkan penderitaan.
"Bukan hanya bagi yang kalah, tetapi juga bagi yang menang. Ketika kemenangan juga dirayakan dan kekalahan juga diratapi barulah kedua-duanya sadar, tapi sudah terlambat," ujar Jokowi.
"Kalau sadarnya baru belakangan, kemenangan atau kekalahan dalam perang selalu hasilnya sama, yaitu dunia yang porak-poranda. Padahal, tidak boleh kita melakukan perusakan hanya untuk menghasilkan sebuah kemenangan. Juga tidak ada artinya kemenangan yang dirayakan di tengah kehancuran," lanjut dia.
Dalam pertemuan yang menelan biaya Rp 566 miliar itu, Indonesia menerima sejumlah manfaat langsung, yakni investasi untuk BUMN sebesar Rp 200 triliun dan penerimaan pajak yang diprediksi mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun.
Adapun, bagi Bali yang menjadi tempat acara, yakni peningkatan volume ekonomi sebesar Rp 5,9 triliun.
Dalam hal perlindungan WNI, berikut catatan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam 4 tahun:
Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Suzie Sudarman berpendapat, kinerja paling positif dari pemerintahan Jokowi-JK dalam hal politik luar negeri adalah soal perlindungan WNI di luar negeri.
Menurut dia, hanya pemerintahan Jokowi-JK yang berani memprioritaskan perlindungan WNI di luar negeri.
"Salah satu contohnya adalah WNI yang berada di Syria. Itu WNI di sana bisa diikuti sehingga mendapatkan informasi yang jelas mengenai mereka. Padahal itu daerah perang ya, daerah konflik. Itu jarang sekali diperhatikan pada pemerintahan sebelumnya," ujar Suzie kepada Kompas.com, Sabtu (20/10/2018).
Baca juga: Konflik Agraria Masih Jadi Persoalan di 4 Tahun Pemerintahan Jokowi
Sementara, soal peningkatan volume perdagangan, Suzie mengapresiasi instruksi Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus memasuki pasar negara-negara non-tradisional.
Hal ini merupakan peluang baru bagi peningkatan kapasitas ekspor Indonesia yang berujung kepada perbaikan neraca perdagangan.
Namun, menurut dia, hal yang masih menjadi kendala adalah pola pikir dan cara pandang para diplomat Indonesia yang bertugas di penjuru dunia.
"Diplomat kita tidak dilatih untuk mencari pasar perdagangan. Jadi langkah yang baru saat ini, adalah pembalikan cara berpikir. Bagaimana mereka mengutamakan perdagangan. Selama ini lebih banyak budaya, padahal sebetulnya faktor bisnis. Jadi memang instruksi Jokowi itu ada kelambatan sedikit karena belum sinkron," ujar Suzie.
Suzie juga mengapresiasi pemerintah yang menjaga agar ekonomi Indonesia tidak bergantung pada satu blok saja.
Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran
Hal ini sudah sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang dianut, yakni zero enemy.
"Dia tidak menunjukkan permusuhan. Dia menerima IMF-World Bank, sekalipun dia tidak sepakat karena orangnya populis. Jadi, saya lihat cukup ada fleksibilitas. Misal lain, ketika berhubungan dengan China, dia imbangi juga dengan Amerika, Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Itu kan artinya cukup jeli dia melihat," kata Suzie.
Soal upaya Indonesia mewujudkan perdamaian dunia, Suzie menilai, Indonesia sudah cukup baik.
Namun, narasi yang harus selalu digelorakan adalah perjuangan Indonesia atas perdamaian dunia, mulai dari Palestina, Afghanistan hingga Myanmar, bukan semata-mata disebabkan Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
Akan tetapi, karena itu adalah amanat konstitusi.
Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis, "...kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan..."
"Secara umum, saya memberikan nilai, politik luar negeri pemerintahan Jokowi-JK, 8 lah," ujar Suzie.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.