Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Luar Negeri Jokowi-JK dalam 4 Tahun, Apa Saja Pencapaiannya?

Kompas.com - 20/10/2018, 17:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Perlindungan WNI

Dalam hal perlindungan WNI, berikut catatan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam 4 tahun:

  • Sebanyak 51.088 kasus WNI di luar negeri diselesaikan
  • Sebanyak 39 WNI yang disandera di Filipina, Somalia, dan Libya dibebaskan
  • Tim hukum Indonesia membebaskan 443 WNI dari ancaman hukuman mati
  • Mengevakuasi sebanyak 16.432 WNI dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia
  • Mengembalikan hak finansial WNI/ TKI di luar negeri sebesar Rp 388 miliar
  • Sebanyak 181.942 TNI berhasil direpatriasi ke Tanah Air. 

Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Suzie Sudarman berpendapat, kinerja paling positif dari pemerintahan Jokowi-JK dalam hal politik luar negeri adalah soal perlindungan WNI di luar negeri.

Menurut dia, hanya pemerintahan Jokowi-JK yang berani memprioritaskan perlindungan WNI di luar negeri. 

"Salah satu contohnya adalah WNI yang berada di Syria. Itu WNI di sana bisa diikuti sehingga mendapatkan informasi yang jelas mengenai mereka. Padahal itu daerah perang ya, daerah konflik. Itu jarang sekali diperhatikan pada pemerintahan sebelumnya," ujar Suzie kepada Kompas.com, Sabtu (20/10/2018).

Baca juga: Konflik Agraria Masih Jadi Persoalan di 4 Tahun Pemerintahan Jokowi

Sementara, soal peningkatan volume perdagangan, Suzie mengapresiasi instruksi Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus memasuki pasar negara-negara non-tradisional.

Hal ini merupakan peluang baru bagi peningkatan kapasitas ekspor Indonesia yang berujung kepada perbaikan neraca perdagangan.

Namun, menurut dia, hal yang masih menjadi kendala adalah pola pikir dan cara pandang para diplomat Indonesia yang bertugas di penjuru dunia.

"Diplomat kita tidak dilatih untuk mencari pasar perdagangan. Jadi langkah yang baru saat ini, adalah pembalikan cara berpikir. Bagaimana mereka mengutamakan perdagangan. Selama ini lebih banyak budaya, padahal sebetulnya faktor bisnis. Jadi memang instruksi Jokowi itu ada kelambatan sedikit karena belum sinkron," ujar Suzie.

Suzie juga mengapresiasi pemerintah yang menjaga agar ekonomi Indonesia tidak bergantung pada satu blok saja.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran

Hal ini sudah sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang dianut, yakni zero enemy.

"Dia tidak menunjukkan permusuhan. Dia menerima IMF-World Bank, sekalipun dia tidak sepakat karena orangnya populis. Jadi, saya lihat cukup ada fleksibilitas. Misal lain, ketika berhubungan dengan China, dia imbangi juga dengan Amerika, Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Itu kan artinya cukup jeli dia melihat," kata Suzie.

Soal upaya Indonesia mewujudkan perdamaian dunia, Suzie menilai, Indonesia sudah cukup baik.

Namun, narasi yang harus selalu digelorakan adalah perjuangan Indonesia atas perdamaian dunia, mulai dari Palestina, Afghanistan hingga Myanmar, bukan semata-mata disebabkan Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Akan tetapi, karena itu adalah amanat konstitusi.

Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis, "...kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan..."

"Secara umum, saya memberikan nilai, politik luar negeri pemerintahan Jokowi-JK, 8 lah," ujar Suzie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com