Politik Luar Negeri Jokowi-JK dalam 4 Tahun, Apa Saja Pencapaiannya?

Kompas.com - 20/10/2018, 17:56 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana menemui sejumlah anak sekolah dalam upacara penyambutan Jokowi di Gedung Pemerintahan Selandia Baru di Wellington, Senin (19/3/2018). Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden melakukan sejumlah agenda seperti jalan santai bersama pelajar asal Indonesia, pertemuan bilateral, bertemu para WNI di Selandia Baru serta menghadiri jamuan makan siang kenegaraan. AFP PHOTO/MARTY MELVILLEPresiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana menemui sejumlah anak sekolah dalam upacara penyambutan Jokowi di Gedung Pemerintahan Selandia Baru di Wellington, Senin (19/3/2018). Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden melakukan sejumlah agenda seperti jalan santai bersama pelajar asal Indonesia, pertemuan bilateral, bertemu para WNI di Selandia Baru serta menghadiri jamuan makan siang kenegaraan.

Perlindungan WNI

Dalam hal perlindungan WNI, berikut catatan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam 4 tahun:

  • Sebanyak 51.088 kasus WNI di luar negeri diselesaikan
  • Sebanyak 39 WNI yang disandera di Filipina, Somalia, dan Libya dibebaskan
  • Tim hukum Indonesia membebaskan 443 WNI dari ancaman hukuman mati
  • Mengevakuasi sebanyak 16.432 WNI dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia
  • Mengembalikan hak finansial WNI/ TKI di luar negeri sebesar Rp 388 miliar
  • Sebanyak 181.942 TNI berhasil direpatriasi ke Tanah Air. 

Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Suzie Sudarman berpendapat, kinerja paling positif dari pemerintahan Jokowi-JK dalam hal politik luar negeri adalah soal perlindungan WNI di luar negeri.

Menurut dia, hanya pemerintahan Jokowi-JK yang berani memprioritaskan perlindungan WNI di luar negeri. 

"Salah satu contohnya adalah WNI yang berada di Syria. Itu WNI di sana bisa diikuti sehingga mendapatkan informasi yang jelas mengenai mereka. Padahal itu daerah perang ya, daerah konflik. Itu jarang sekali diperhatikan pada pemerintahan sebelumnya," ujar Suzie kepada Kompas.com, Sabtu (20/10/2018).

Baca juga: Konflik Agraria Masih Jadi Persoalan di 4 Tahun Pemerintahan Jokowi

Sementara, soal peningkatan volume perdagangan, Suzie mengapresiasi instruksi Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus memasuki pasar negara-negara non-tradisional.

Hal ini merupakan peluang baru bagi peningkatan kapasitas ekspor Indonesia yang berujung kepada perbaikan neraca perdagangan.

Namun, menurut dia, hal yang masih menjadi kendala adalah pola pikir dan cara pandang para diplomat Indonesia yang bertugas di penjuru dunia.

"Diplomat kita tidak dilatih untuk mencari pasar perdagangan. Jadi langkah yang baru saat ini, adalah pembalikan cara berpikir. Bagaimana mereka mengutamakan perdagangan. Selama ini lebih banyak budaya, padahal sebetulnya faktor bisnis. Jadi memang instruksi Jokowi itu ada kelambatan sedikit karena belum sinkron," ujar Suzie.

Suzie juga mengapresiasi pemerintah yang menjaga agar ekonomi Indonesia tidak bergantung pada satu blok saja.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran

Hal ini sudah sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang dianut, yakni zero enemy.

"Dia tidak menunjukkan permusuhan. Dia menerima IMF-World Bank, sekalipun dia tidak sepakat karena orangnya populis. Jadi, saya lihat cukup ada fleksibilitas. Misal lain, ketika berhubungan dengan China, dia imbangi juga dengan Amerika, Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Itu kan artinya cukup jeli dia melihat," kata Suzie.

Soal upaya Indonesia mewujudkan perdamaian dunia, Suzie menilai, Indonesia sudah cukup baik.

Namun, narasi yang harus selalu digelorakan adalah perjuangan Indonesia atas perdamaian dunia, mulai dari Palestina, Afghanistan hingga Myanmar, bukan semata-mata disebabkan Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Akan tetapi, karena itu adalah amanat konstitusi.

Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis, "...kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan..."

"Secara umum, saya memberikan nilai, politik luar negeri pemerintahan Jokowi-JK, 8 lah," ujar Suzie.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X