JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia.
Dalam sebuah acara makan siang bersama jurnalis, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat ditanya soal ketidakhadirannya pada beberapa acara konferensi pemimpin negara-negara dunia.
Padahal, pertemuan itu dianggap pertemuan yang bergengsi. Namun, dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengikuti acara tersebut.
Apa alasan Jokowi?
"Kalau saya ke sana, ya apa manfaatnya buat masyarakat? Manfaat konkretnya apa?" kata Jokowi.
Ia mengatakan, Indonesia tetap menghormati berbagai acara yang melibatkan pemimpin di dunia. Akan tetapi, ia tak mau hadir jika tak membawa keuntungan bagi Indonesia.
Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur
Oleh karena itu, Presiden memprioritaskan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin negara sahabat yang tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara, melainkan secara khususjuga menguntungkan Indonesia.
Seperti apa catatan politik luar negeri Indonesia dalam 4 tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla?
1. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.
Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2/ 3 negara Anggota PBB memercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis.
Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK dan Bongkar Pasang Kabinet Kerja
2. Mewujudkan perdamaian dunia dan dialog antar-peradaban
Selain Palestina, Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan dengan cara:
Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian.
Tercatat sebanyak 2.695 peacekeeper yang merupakan personel TNI/Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia.
Bahkan, Indonesia menjadi negara terbesar ke-8 pengirim pasukan perdamaian di daerah konflik.