Politik Luar Negeri Jokowi-JK dalam 4 Tahun, Apa Saja Pencapaiannya?

Kompas.com - 20/10/2018, 17:56 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018). Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia.

Dalam sebuah acara makan siang bersama jurnalis, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat ditanya soal ketidakhadirannya pada beberapa acara konferensi pemimpin negara-negara dunia.

Padahal, pertemuan itu dianggap pertemuan yang bergengsi. Namun, dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengikuti acara tersebut.

Apa alasan Jokowi?

"Kalau saya ke sana, ya apa manfaatnya buat masyarakat? Manfaat konkretnya apa?" kata Jokowi.

Ia mengatakan, Indonesia tetap menghormati berbagai acara yang melibatkan pemimpin di dunia. Akan tetapi, ia tak mau hadir jika tak membawa keuntungan bagi Indonesia.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur

Oleh karena itu, Presiden memprioritaskan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin negara sahabat yang tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara, melainkan secara khususjuga menguntungkan Indonesia.

Seperti apa catatan politik luar negeri Indonesia dalam 4 tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla?

Kepemimpinan dalam diplomasi internasional

1. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.

Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2/ 3 negara Anggota PBB memercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK dan Bongkar Pasang Kabinet Kerja

2. Mewujudkan perdamaian dunia dan dialog antar-peradaban

  • Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian Palestina, yakni dengan melakukan:
  • Menolak status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
  • Mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil voting terhadap status quo Israel
  • Menegaskan dukungan terhadap Palestina dalam pertemuan OIC Extraordinary Summit di Istanbul, Turki
  • Membebaskan biaya masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia sejak tahun 2018 agar Palestina semakin mendapatkan keuntungan. 

Selain Palestina, Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan dengan cara:

  • Presiden Jokowi mengadakan pertemuan trilateral dengan Afghanistan dan Pakistan terkait penyebaran bibit perdamaian di Afghanistan yang melakukan kegiatan ekstremisme dan kekerasan
  • Indonesia memberikan bantuan beasiswa pelatihan polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan
  • Penyelenggaraan pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia di Istana Presiden Bogor, 11 Mei 2019
  • Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menandatangani perjanjian pembangunan klinik "Indonesia Islamic Center."

Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian.

Tercatat sebanyak 2.695 peacekeeper yang merupakan personel TNI/Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia.

Bahkan, Indonesia menjadi negara terbesar ke-8 pengirim pasukan perdamaian di daerah konflik.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X