4 Tahun Jokowi-JK dan Bongkar Pasang Kabinet Kerja

Kompas.com - 20/10/2018, 14:11 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung serta para calon menteri, berfoto bersama usai pengumuman perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM. TRIBUN NEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung serta para calon menteri, berfoto bersama usai pengumuman perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama empat tahun menjalankan pemerintahannya, Presiden Joko Widodo terhitung telah empat kali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Berbagai alasan menjadi penyebab dilakukannya perombakan kabinet. Di antaranya untuk mempercepat pencapaian target kerja, adanya menteri yang tersangkut kasus hukum, hingga politis.

Berikut daftar perombakan yang dilakukan Jokowi sejak tahun 2015 hingga 2018 menjelang berakhirnya masa pemerintahan.

Reshuffle Jilid 1

Reshuffle pertama dilakukan saat pemerintahan Jokowi-JK berjalan 10 bulan, tepatnya pada Rabu, 12 Agustus 2015.

Saat itu, terdapat 4 posisi menteri dan jabatan lain di kabinet yang mengalami perubahan.

Baca juga: Pasca-Reshuffle, Ini Empat Hal yang Harus Dilakukan Jokowi...

  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Darmin Nasution didapuk sebagai Menko Bidang Perekonomian yang sebelumnya dipegang oleh Sofyan Djalil.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sofyan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Bidang Perekonomian, diberi tanggung jawab baru sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.

Baca juga: Melihat 4 Reshuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi–JK...

Sejumlah Menteri kabinet kerja saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Sejumlah Menteri kabinet kerja saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72.

  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya

Posisi Menko Bidang Kemaritiman yang sebelumnya dijabat oleh Indroyono Susilo digantikan oleh Rizal Ramli.

  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM

Presiden melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Sebelum diganti, Tedjo pernah mengeluarkan pernyataan yang mendapat kecaman publik.

Ia pernah menyebut publik yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rakyat tak jelas.

Sementara itu, sebelum menjadi Menko Polhukam, Luhut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jabatan ini kemudian diisi oleh Teten Masduki.

  • Menteri Perdagangan

Jokowi mencopot Rachmat Gobel dari posisi Menteri Perdagangan dan menggantikannya dengan Thomas Lembong.

  • Sekretaris Kabinet

Presiden mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM.TRIBUN NEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM.

Reshuffle Jilid 2

Pada 27 Juli 2016, Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan kabinet. Ada pergantian pada posisi 13 menteri dan satu badan.

  • Menteri Perhubungan

Ignasius Jonan dicopot dari jabatannya, dan posisi Menhub digantikan oleh Budi Karya Sumadi. Jonan sebelumnya sempat berbeda pandangan dengan Jokowi soal proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Di saat Jokowi sudah meresmikan proyek tersebut, Jonan malah belum menerbitkan izin pembangunan proyek tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Belum lama menjabat sebagai Menteri PPN, Sofyan Djalil digantikan oleh Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Baca juga: Reshuffle Jilid 2 Memperkuat Sistem Presidensial, tetapi...

  • Menteri Keuangan

Posisi Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini.

  • Menteri Agraria dan Tata Ruang

Sofyan Djalil yang sebelumnya Menteri PPN dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan.

  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menteri ESDM Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar. Sebelumnya, Sudirman sempat mengungkap skandal "Papa Minta Saham". Skandal tersebut melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto yang meminta sebagian saham PT Freeport Indonesia saat bernegosiasi

  • Menteri Perindustrian

Posisi Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian digantikan oleh Airlangga Hartarto. Airlangga masuk dalam jajaran kabinet lantaran Golkar telah resmi menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi.

  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mendikbud yang sebelumnya dijabat oleh Anies Baswedan digantikan oleh Prof. Muhajir.

  • Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jokowi mempercayakan Eko Putro Sanjojo menjadi Menteri Desa dan PDTT menggantikan Marwan Jafar.

  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi

Posisi Yuddy Chrisnadi sebagai Menteri PAN-RB digantikan oleh Asman Abnur. Sebelum dicopot, Yuddy sempat menjadi sorotan publik lantaran pergi mudik menggunakan mobil dinas. Padahal sebelumnya Yuddy sempat mengimbau agar mobil dinas tak digunakan mudik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Presiden Diminta Reshuffle Menteri yang Maju Jadi Caleg

  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dipindahtugaskan menjadi Menko Kemaritiman dan posisinya sebagai Menko Polhukam digantikan oleh Wiranto.

  • Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya

Posisi Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Menteri Perdagangan

Enggartiasto Lukita diberikan amanat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong yang dirotasi menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Thomas Lembong menjabat Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani yang ketika itu ditugaskan sebagai Wakil Menteri Perindustrian.

  • Wakil Menteri Perindustrian

Franky Sibarani menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian berdasarkan keputusan Presiden.

Reshuffle Jilid 3

Jokowi merombak posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lantaran pengangkatan Arcandra Tahar menuai polemik. Kewarganegaraan Arcandra dipermasalahkan karena ia memegang paspor Amerika Serikat.

Baca juga: Pelantikan Jonan-Arcandra nan Senyap dan Mendadak...

Belakangan, setelah melakukan analisis, pemerintah memutuskan bahwa Arcandra berstatus warga negara Indonesia. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 1 September 2016.

Arcandra pun ditugaslan menjadi Wakil Menteri ESDM. Sementara itu posisi Menteri ESDM dijabat Ignasius Jonan pada 14 Oktober 2016.

Dalam nomenklatur sebelumnya, sebenarnya tidak ada posisi wakil Menteri ESDM. Namun posisi ini mendadak muncul.

Gubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seusai menjadi pembicara dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Senin (13/8/2018).KOMPAS.com/Andi Hartik Gubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seusai menjadi pembicara dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Senin (13/8/2018).

Reshuffle Jilid 4

Reshuffle ketiga dilakukan Jokowi pada 17 Januari 2018. Hanya satu kementerian yang mengalami perubahan ditambah dengan beberapa lembaga pemerintahan non-struktural yakni:

  • Menteri Sosial

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Jawa Timur. Posisinya digantikan oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

  • Kepala Staf kepresidenan

Posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan digantikan oleh Moeldoko. Teten ditugaskan sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.

Baca juga: PAN Tak Dukung Pemerintah, Pergantian Asman Abnur Dinilai Sesuai Etika Demokrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman AbnurFabian Januarius Kuwado Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur

Reshuffle Jilid 5

Reshuffle berikutnya dilakukan pada 15 Agustus 2018. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, digantikan oleh Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Polri.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, pergantian Asman didasarkan atas partai asal Asman, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), yang memutuskan berada di luar pemerintahan alias oposisi.

Diketahui, PAN memilih mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi, keputusan ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian. Sekali lagi, jadi ini soal koalisi," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018) pagi.


Reshuffle Jilid 6

Posisi Menteri Sosial yang semula dijabat Idrus Marham berganti ke kader Golkar lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita. Idrus mengundurkan diri karena tersangkut kasus korupsi PLTU Riau-1.

Jokowi melantik Agus pada 24 Agustus 2018 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X