4 Tahun Jokowi-JK dan Bongkar Pasang Kabinet Kerja

Kompas.com - 20/10/2018, 14:11 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung serta para calon menteri, berfoto bersama usai pengumuman perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM. TRIBUN NEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung serta para calon menteri, berfoto bersama usai pengumuman perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM.
  • Menteri Perhubungan

Ignasius Jonan dicopot dari jabatannya, dan posisi Menhub digantikan oleh Budi Karya Sumadi. Jonan sebelumnya sempat berbeda pandangan dengan Jokowi soal proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Di saat Jokowi sudah meresmikan proyek tersebut, Jonan malah belum menerbitkan izin pembangunan proyek tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Belum lama menjabat sebagai Menteri PPN, Sofyan Djalil digantikan oleh Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Baca juga: Reshuffle Jilid 2 Memperkuat Sistem Presidensial, tetapi...

  • Menteri Keuangan

Posisi Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini.

  • Menteri Agraria dan Tata Ruang

Sofyan Djalil yang sebelumnya Menteri PPN dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan.

  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menteri ESDM Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar. Sebelumnya, Sudirman sempat mengungkap skandal "Papa Minta Saham". Skandal tersebut melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto yang meminta sebagian saham PT Freeport Indonesia saat bernegosiasi

  • Menteri Perindustrian

Posisi Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian digantikan oleh Airlangga Hartarto. Airlangga masuk dalam jajaran kabinet lantaran Golkar telah resmi menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi.

  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mendikbud yang sebelumnya dijabat oleh Anies Baswedan digantikan oleh Prof. Muhajir.

  • Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jokowi mempercayakan Eko Putro Sanjojo menjadi Menteri Desa dan PDTT menggantikan Marwan Jafar.

  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi

Posisi Yuddy Chrisnadi sebagai Menteri PAN-RB digantikan oleh Asman Abnur. Sebelum dicopot, Yuddy sempat menjadi sorotan publik lantaran pergi mudik menggunakan mobil dinas. Padahal sebelumnya Yuddy sempat mengimbau agar mobil dinas tak digunakan mudik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Presiden Diminta Reshuffle Menteri yang Maju Jadi Caleg

  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dipindahtugaskan menjadi Menko Kemaritiman dan posisinya sebagai Menko Polhukam digantikan oleh Wiranto.

  • Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya

Posisi Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Menteri Perdagangan

Enggartiasto Lukita diberikan amanat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong yang dirotasi menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Thomas Lembong menjabat Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani yang ketika itu ditugaskan sebagai Wakil Menteri Perindustrian.

  • Wakil Menteri Perindustrian

Franky Sibarani menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian berdasarkan keputusan Presiden.

Reshuffle Jilid 3

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X