Kontras: Dari 17 Program Prioritas HAM Jokowi-JK, 6 Poin Gagal Dipenuhi

Kompas.com - 19/10/2018, 15:55 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato saat membuka Rakernas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Hotel Grand Inna, Padang, Sumatera Barat, Seniin (8/10/2018). Rakernas tersebut mengusung tema IWAPI 43 tahun konsisten berperan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan menuju Indonesia sejahtera, yang selaras dengan program Nawacita pemerintah. ANTARA FOTO/Iggoy el FitraPresiden Joko Widodo berpidato saat membuka Rakernas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Hotel Grand Inna, Padang, Sumatera Barat, Seniin (8/10/2018). Rakernas tersebut mengusung tema IWAPI 43 tahun konsisten berperan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan menuju Indonesia sejahtera, yang selaras dengan program Nawacita pemerintah.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merilis hasil evaluasi 4 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam bidang hak asasi manusia (HAM).

Dari 17 program prioritas HAM yang tercantum dalam Nawacita, menurut Kontras, ada enam program yang dinilai gagal dipenuhi oleh Jokowi-JK.

"Kami temukan enam komitmen gagal dipenuhi. Ada 11 yang telah dipenuhi, tapi itupun tidak secara sepenuhnya," ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran

Berikut enam program prioritas HAM yang dinilai gagal dipenuhi:

1. Memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum khususnya terkait anak, perempuan dan kelompok yang termarjinalkan

2. Pemerintahan Jokowi-JK dinilai gagal memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan

Kemudian, pemerintah dinilai gagal melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

3. Pemerintah dinilai gagal menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Tak Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Diselesaikan Presiden Jokowi

Misalnya, kerusuhan Mei 98, Tragedi Semanggi I dan II, penghilangan paksa, kasus Talang Sari, peristiwa Tanjung Priok dan Tragedi 1965.

4. Pemerintah dinilai gagal menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X