Kontras: Dari 17 Program Prioritas HAM Jokowi-JK, 6 Poin Gagal Dipenuhi

Kompas.com - 19/10/2018, 15:55 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato saat membuka Rakernas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Hotel Grand Inna, Padang, Sumatera Barat, Seniin (8/10/2018). Rakernas tersebut mengusung tema IWAPI 43 tahun konsisten berperan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan menuju Indonesia sejahtera, yang selaras dengan program Nawacita pemerintah. ANTARA FOTO/Iggoy el FitraPresiden Joko Widodo berpidato saat membuka Rakernas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Hotel Grand Inna, Padang, Sumatera Barat, Seniin (8/10/2018). Rakernas tersebut mengusung tema IWAPI 43 tahun konsisten berperan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan menuju Indonesia sejahtera, yang selaras dengan program Nawacita pemerintah.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merilis hasil evaluasi 4 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam bidang hak asasi manusia (HAM).

Dari 17 program prioritas HAM yang tercantum dalam Nawacita, menurut Kontras, ada enam program yang dinilai gagal dipenuhi oleh Jokowi-JK.

"Kami temukan enam komitmen gagal dipenuhi. Ada 11 yang telah dipenuhi, tapi itupun tidak secara sepenuhnya," ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran

Berikut enam program prioritas HAM yang dinilai gagal dipenuhi:

1. Memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum khususnya terkait anak, perempuan dan kelompok yang termarjinalkan

2. Pemerintahan Jokowi-JK dinilai gagal memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan

Kemudian, pemerintah dinilai gagal melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

3. Pemerintah dinilai gagal menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Tak Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Diselesaikan Presiden Jokowi

Misalnya, kerusuhan Mei 98, Tragedi Semanggi I dan II, penghilangan paksa, kasus Talang Sari, peristiwa Tanjung Priok dan Tragedi 1965.

4. Pemerintah dinilai gagal menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X