Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dana Desa Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Kota Bani

Kompas.com - 19/10/2018, 10:02 WIB
Alek Kurniawan,
M Latief

Tim Redaksi

BENGKULU, KOMPAS.com – Sinar terik matahari siang itu di Desa Kota Bani, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sama sekali tak menyurutkan langkah anak-anak untuk semangat menari.

Riang gembira mereka mempersembahkan berbagai tarian daerah seperti tarian dari suku Pekal (Bengkulu), Jawa, Batak, Minang, hingga tarian khas suku Sunda. Ini memang desa yang heterogen karena terdiri dari berbagai suku.

Kepala Desa Kota Bani Zaidin mengungkapkan, keberagaman suku yang dimiliki warganya ini membuat Desa Kota Bani menjadi desa multikultural.

"Desa ini begitu menghargai perbedaan, meskipun warga berasal dari berbagai macam suku, tetapi kami tetap menjunjung kerukunan dan kedamaian. Salah satunya ditunjukkan dengan tarian anak-anak ini," ujar Zaidin kepada Kompas.com, Selasa (9/10/2018).

Pelestarian budaya memang menjadi salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh Desa Kota Bani.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat pun sedikit membantu untuk penyediaan pakaian adat dari berbagai suku tersebut.

"Bantuan dari dana desa ini selain bertujuan untuk pelestarian budaya lokal, juga untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi, anak-anak juga bisa belajar mengenal keberagaman daerah lainnya yang ada di Indonesia," jelas Zaidin.

Berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan, Desa Kota Bani juga melakukan renovasi salah satu gedung sekolah, yakni PAUD Mekar Jaya. Kepala Sekolah PAUD Mekar Jaya Ni Dewi Ambarani mengatakan, bantuan ini sangat berarti bagi siswa dan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.

"Beberapa bulan lalu salah satu lantai di ruangan kami ambles. Meskipun masih bisa digunakan, tapi tentu berbahaya buat siswa. Jadi, kami ajukan perbaikan ke Kantor Desa. Puji syukur beberapa lama kemudian perbaikan dilakukan," jelas Dewi.

Selain memperbaiki bangunan sekolah, dana desa juga membantu dalam hal pemberian insentif kepada guru-guru.

"Dana desa juga turut membantu dalam pemberian insentif yang kami terima setiap bulan selama dua tahun terakhir. Tak hanya PAUD Mekar Jaya, tapi guru dari lima lembaga PAUD lainnya di Desa Kota Bani juga dapat," tambah Dewi.

Kualitas kesehatan

Tak hanya sektor pendidikan yang menjadi fokus pembangunan di Desa Kota Bani. Bidang kesehatan juga ikut diperhatikan, utamanya pembangunan gedung posyandu.

Dibangun sejak 2017, bangunan posyandu ini untuk warga desa. Pembangunannya dilakukan dengan bantuan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Sebagai informasi, Desa Kota Bani sudah mendapatkan dana desa sejak 2015. Saat itu dana desa yang didapatkan Rp 291,9 juta. Kemudian pada tahun berikutnya, 2016, Desa Kota Bani mendapatkan Rp 639,2 juta.

Pada 2017, pemerintah memberikan lagi bantuan ke desa ini dengan total nilai Rp 814 juta. Pada tahun inilah pembangunan posyandu mendapatkan bantuan anggaran.

Lalu, pada 2018, desa yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia ini mendapatkan dana sekitar Rp 684,6 juta.

Melalui berbagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama empat tahun terakhir menggunakan dana desa, Desa Kota Bani pun berhasil menurunkan angka kemiskinan mencapai 50 persen.

Selain itu, Desa Kota Bani juga menjadi desa terbaik keenam di Indonesia menurut Indeks Desa Membangun (IDM) dan masuk ke dalam kategori desa mandiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com