Stafsus Presiden Bantah Pemerintah Politisasi Dana Desa

Kompas.com - 18/10/2018, 21:55 WIB
Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika. Fabian Januarius KuwadoStaf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika membantah pemerintah mempolitisasi anggaran untuk kepentingan elektoral dengan menaikkan dana desa.

Hal itu disampaikan Erani menanggapi kenaikan dana desa dari Rp 60 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 73 triliun untuk tahun 2019.

" Dana desa dari tahun 2015 ke tahun 2016 itu naik 125 persen dari Rp 20 triliun ke Rp 46,9 triliun. Enggak ada yang ribut tuh. Tapi ini naik kira-kira 20 persen saja. Itu jauh lebih rendah dari tahun 2015 ke 2016," kata Erani dalam sebuah diskusi bertajuk Empat Tahun Kepemimpinan Jokowi di Cikini, Jakarta, Kamis (17/10/2018).

Baca juga: Gelembungkan Dana Desa, Kepala Desa di Magetan Terancam 20 Tahun Penjara

"Enggak ada yang secara politik dipakai sebagai cara pemerintah untuk mengalokasikan anggaran," lanjut dia.

Ia menambahkan, hampir setiap tahun Jokowi memang meningkatkan alokasi anggaran untuk dana desa di APBN

Hal itu, kata dia, merupakan komitmen Jokowi untuk membangun Indonesia yang berkeadilan, salah satunya dimulai dari desa dan pinggiran.

Baca juga: Di Pertemuan IMF - World Bank, Peraih Nobel Ekonomi Puji Dana Desa

Ia menambahkan sejatinya pemerintah bisa saja mempolitisasi anggaran untuk kepentingan elektoral dengan cara meningkatkan defisit APBN.

Saat ini, defisit APBN mencapai 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia mengatakan pemerintah bisa saja meningkatkan defisit hingga 2,8 persen (batas maksimal 3 persen) sehingga banyak memunculkan program subsidi dalam APBN.

"Tapi kan itu enggak dilakukan oleh pemerintah," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X