Stafsus Presiden Minta BPJS Tak Hanya Dilihat Defisitnya

Kompas.com - 18/10/2018, 18:43 WIB
BPJS Kesehatan Pramdia Arhando/Kompas.comBPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, menyatakan pemerintah mampu menjangkau hampir sebagian besar penduduk Indonesia dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Saat ini, kata Erani, sebanyak 203 juta jiwa penduduk Indonesia ditanggung pemerintah ihwal jaminan kesehatannya.

Hal itu disampaikan Erani menanggapi persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Orang kan menyoal hanya mengenai defisit BPJS. Tapi di antara kita ada yang tahu enggak berapa juta orang Indonesia yang pegang asuransi kesehatan?" tanya Erani dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Kamis (17/10/2018).

Baca juga: Jokowi: Urusan Utang Rumah Sakit Sampai ke Presiden, Kebangetan!

"Sekarang yang pegang asuransi kesehatan di Indonesia itu 203 juta orang yaitu 76 persen penduduk Indonesia," lanjut dia.

Hak itu, kata Erani, menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menjalankan program jaminan sosial hampir setara dengan negara-negara maju.

Ia mencontohkan Jerman yang mampu menanggung 85 persen dari total penduduknya dalam program jaminan sosial.

Baca juga: BPJS Kesehatan Sudah Tawarkan Opsi Iuran Naik, tetapi Ditolak Presiden

Ia pun optimistis tahun depan Indonesia bisa menanggung 85 persen penduduknya dalam program jaminan sosial.

"Dan kita nantinya akan mengikuti negara seperti Belgia yang 100 persen. Amerika pun tidak bisa mengikuti perkembangan seperti di Indonesia ini. Tingkat percepatannya luar biasa. Bisa memberikan akses kesehatan kepada seluruh warganya," lanjut dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X