Banyak Kepala Daerah Dukung Jokowi Dinilai Tak Signifikan Mendulang Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pilpres 2019, kepala daerah ramai-ramai mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bahkan, dukungan tersebut turut mengalir dari kepala daerah yang berasal dari partai pendukung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun CEO Polmark Indonesia, Eep Saefullah Fatah menilai, dukungan para kepala daerah itu tidak akan terlalu signifikan bagi suara Jokowi-Ma'ruf.

"Kita tak bisa menghitung kekuatan kandidat pilpres dengan dukungan kepala daerah," kata Eep dalam rilis survei dan diskusi Polmark Indonesia di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: Mendagri Persilakan Bawaslu Panggil 11 Kepala Daerah Pendukung Jokowi

"Sepuluh kepala daerah di satu provinsi deklarasi mendukung satu calon, kita tak bisa hitung bahwa peluangnya membesar," tambah dia.

Eep mengatakan, ada banyak faktor yang membuat dukungan kepala daerah tak banyak berdampak untuk pemenangan di Pilpres. Salah satunya, karena seorang kepala daerah tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat di daerahnya.

Ini terjadi karena Pilkada biasanya diikuti lebih dari dua pasangan calon. Bahkan, di banyak daerah, pasangan calon yang bertarung bisa mencapai empat pasangan calon.

Dengan begitu, calon yang memenangi kepala daerah sebenarnya tak mendapat dukungan signifikan dari masyarakat setempat.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Lepas Jabatan Saat Kampanye

"Di satu tempat, ada empat pasang kandidat bertarung di provinsi itu, pemenangnya satu. Yang tiga kalah. Tapi suara yang tiga, kalau digabungkan jauh lebih besar daripada yang menang," kata Eep.

"Ketika yang menang deklarasi, sisa suara yang tidak memilih dia lebih banyak dari yang memilih dia. Itu pun kalau pemilih dia setia. Sementara tak ada jaminan kesetiaan," lanjut Eep.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding yang hadir dalam acara tersebut mengakui analisa Eep itu.

"Bahwa belum tentu kepala daerah yang mendukung di pilpres itu otomatis lalu suaranya itu dapat merepresentasi suara masyarakat se-Kabupaten, belum tentu juga," kata Karding.

Ketua DPP PKB itu mengatakan, sesungguhnya yang lebih menentukan kemenangan pada Pilpres 2019 adalah kekuatan personal setiap paslon capres-cawapres serta strategi yang akan digunakan.

Sementara itu, Wakil ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pihaknya memang melarang kepala daerah untuk ikut cawe-cawe di Pilpres. Ia menilai, jika kepala daerah memilih mendukung salah satu paslon di Pilpres 2019, maka akan menimbulkan banyak mudaratnya.

Sejak awal, kubu Prabowo-Sandiaga tak mau kepala daerah menjadi bagian dari tim pemenangan karena bisa mengganggu kinerjanya sebagai kepala daerah.

"Pertama, baru terpilih, ya yang mereka lakukan itu harusnya konsolidasi internal dulu supaya bisa fokus mengerjakan tugas-tuga sebagai kepala daerah baru," kata Eddy.

Sekjen PAN itu menilai, kepala daerah yang mendukung salah satu paslon bisa mencederai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kepemimpinannya.

"Jadi ASN kalau pimpinannya ke kanan itu pasti dia ikut ke kanan. Untuk itu dalam koalisi kami kepala daearah tak diperkenankan menjadi timses," ujarnya.