Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/10/2018, 07:04 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Editor

KOMPAS.com — Berita apa saja yang menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Rabu (16/10/2018) kemarin?

Berikut ini rangkuman sejumlah berita terpopuler Kompas.com yang sayang untuk dilewatkan.

1. Jokowi tegur Menkes

Presiden Joko Widodo menegur Menteri Kesehatan Nila F moeloek dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Fahmi Idris soal defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Defisit anggaran itu mengakibatkan BPJS Kesehatan menunggak pembayaran ke sejumlah rumah sakit.

"Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah sudah membantu menambah anggaran untuk BPJS. Ia mengingatkan agar Dirut BPJS memperbaiki sistem manajemen.

Baca juga: Jokowi: Urusan Utang Rumah Sakit Sampai ke Presiden, Kebangetan!

2. YouTube tumbang

Layanan berbagi video, Youtube, tidak bisa diakses pada Rabu pagi kemarin. Hal ini mengejutkan karena sebelumnya YouTube tidak pernah mengalami eror total.

Awalnya, gangguan itu hanya terjadi pada situs web YouTube versi desktop. Beberapa saat kemudian, akses ke YouTube melalui aplikasi ponsel pun mengalami hal yang sama.

Pengguna dari seantero dunia mengeluhkan kejadian ini dengan mengunggah status di media sosial.

Baca juga: YouTube Dikeluhkan Tidak Dapat Diakses Pagi Ini

3. Menteri Susi kesal soal politisasi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kesal karena ada pihak yang memolitisi masalah perikanan. Hal itu disampaikannya untuk menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tentang perizinan kapal.

Saat melakukan safari kampanye kepada nelayan di Indramayu pada 10 Oktober 2018, Sandiaga berjanji akan memperlancar perizinan kapal bagi nelayan. Hal itu disampaikannya karena ada keluhan bahwa nelayan sulit mendapatkan izin tersebut.

Menanggapi itu, Susi mengatakan bahwa kementeriannya tidak mengurus perizinan kapal dengan kapasitas di bawah 30 gross ton. Kapal dengan kapasitas 30 GT ini dapat mendatangkan penghasilan sebesar Rp 10 miliar per tahun dan tidak dapat disebut sebagai nelayan.

Ia menegaskan bahwa sejak 7 November 2014, ia telah menerbitkan surat edaran yang menjelaskan bahwa kapal-kapal 10 GT sudah tidak perlu lagi membuat izin, tetapi harus terdaftar.

"Jangan asal ngomong dulu, baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Jangan bawa isu sektoral ke ranah politik," kata Susi.

Baca juga: Menteri Susi Kritik Sandiaga: Jangan Asal Ngomong, Baca Dulu...

Selain berita-berita di atas, simak juga sejumlah berita terpopuler lainnya berikut ini:
Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR RI dan Fakta di Baliknya...
Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...
Jalankan Misi Kemanusiaan di Palu, Suami Tinggalkan Istri Sakit hingga Akhirnya Meninggal
Pelaku Kasus Jurnalis yang Hilang Diduga Pengawal Putra Mahkota Saudi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com