Keluarga Jokowi Disebut di Sidang Tipikor, Ini Tanggapan Istana - Kompas.com

Keluarga Jokowi Disebut di Sidang Tipikor, Ini Tanggapan Istana

Kompas.com - 17/10/2018, 19:08 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ketika ditemui usai acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ketika ditemui usai acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo melarang keras keluarganya untuk terlibat urusan bisnis dengan pemerintah dan BUMN.

Hal ini disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki menanggapi keterangan terdakwa kasus suap pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla, Fayakhun Andriadi.

"Bisa saja itu mencatut nama keluarga pak Jokowi," kata Teten kepada Kompas.com, Rabu (17/10/2018).

"Tapi setahu kami Pak Jokowi melarang keras keluarganya terlibat urusan bisnis dengan pemerintah atau BUMN," tambah Teten.


Baca juga: Kepada Fayakhun, Staf Kepala Bakamla Klaim Didukung Keluarga Jokowi

Teten mengatakan, ia dan pejabat di Istana selama ini sering mendapat arahan dari Jokowi agar jangan sampai ada keluarganya yang memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan bisnis.

Teten dan beberapa pejabat di Istana bahkan diminta menyampaikan pesan ini kepada para menteri dan pimpinan BUMN.

"Kita tahu anak kandung Pak Presiden sendiri tidak ada yang berbisnis dengan Pemerintah. Malah jualan martabak dan pisang," kata Teten.

Keterangan Fayakhun

Terdakwa mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi mengaku pernah dikenalkan kepada keluarga Presiden Joko Widodo.

Fayakhun mengaku dikenalkan oleh staf Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Ali Fahmi alias Ali Habsyi, pada 2016.


Hal itu dikatakan Fayakhun saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/10/2018).

"Dia bilang, kita mendapatkan dukungan dari kekuasaan. Lalu dikenalkan tiga orang dari keluarga Solo. Yang satu agak tua, itu dikenalkan sebagai Om-nya Pak Jokowi, kemudian yang kedua adiknya Pak Jokowi, yang satu lagi iparnya Pak Jokowi," ujar Fayakhun.

Menurut Fayakhun, pada 2016, Ali Habsyi mengajaknya bertemu di Hotel Grand Mahakam, Jakarta. Habsyi meminta kehadiran Fayakhun, karena pertemuan itu dianggap cukup penting.

Dalam pertemuan itu, Habsyi meminta Fayakhun mendukung pengadaan barang di Bakamla. Fayakhun selaku anggota DPR diminta membantu anggaran pengadaan Bakamla.

Saat itu, menurut Fayakhun, Habsyi mengklaim bahwa proyek pengadaan di Bakamla didukung oleh pihak penguasa atau pemerintah.

"Dia bilang, 'Kamu jangan ragu-ragu, ini sudah jadi perhatian kita semua'," kata Fayakhun.

Dalam kasus ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap 911.480 dollar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga diberikan oleh Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.

Fahmi merupakan pengusaha yang akan mengerjakan proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR mengupayakan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Bakamla.


Terkini Lainnya

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Regional
Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Nasional
Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Regional
Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Regional
Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Regional
Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Regional
Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Regional
Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Edukasi
Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Regional
Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Edukasi
Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Regional
Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Megapolitan
Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Internasional
Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Megapolitan

Close Ads X