Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Djarot, Ahok Dukung Keputusan Jokowi Pilih Ma'ruf Amin

Kompas.com - 17/10/2018, 10:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang telah memilih KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf akan ikut pada kontestasi Pilpres 2019. Pasangan nomor urut 01 ini akan bersaing dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Hal itu disampaikan Djarot saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

"Pak Ahok sih normatif bilang dukungannya pada Pak Jokowi. Jadi apapun yang diambil Pak Jokowi beliau akan dukung," kata Djarot.

Baca juga: Cak Imin Sebut Banyak Pendukung Ahok Salah Paham dengan Maruf Amin

Djarot mengaku membahas Pilpres bersama Ahok saat berkunjung ke Rutan Brimob, Kelapa Dua, Depok, beberapa waktu lalu. 

Djarot melanjutkan, Ahok tak ingin relawannya golput di Pilpres 2019 lantaran tidak sepakat dengan cawapres pilihan Jokowi.

Ia menambahkan, Ahok juga mengatakan Jokowi perlu melanjutkan pemerintahannya hingga periode kedua untuk menuntaskan visi dan misinya membangun Indonesia.

Ia pun memastikan dukungan Ahok di Pilpres 2019 kepada pasangan calon Jokowi-Ma'ruf.

"Kemarin kan saya ditanya bagaimana dengn relawan teman ahok, mereka kan juga sudah mendeklarasi, artinya apa, sebetulnya Pak Ahok lebih menyoroti bagaimana supaya tidak banyak yang golput," kata Djarot.

"Bagaimana kita semua menggunakan hak pilih kita. Karena satu suara itu sangat menentukan bagaimana keberhasilan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin," lanjut dia.

Baca juga: Dukung Jokowi-Maruf, Teman Ahok Bertransformasi Jadi Sejuta Teman

Diketahui, dalam persidangan kedelapan kasus penodaan agama, Selasa (31/1/2017) lalu, Ahok sempat mengancam akan memproses hukum Ma'ruf.

Ahok menilai, Ma'ruf menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, Ahok mengatakan, kuasa hukumnya memiliki bukti adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf. Telepon itu berisi permintaan SBY agar Ma'ruf bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

SBY pun disebut meminta Ma'ruf untuk menerbitkan fatwa penistaan agama untuk pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

Belakangan, Ahok menyatakan permintaan maafnya kepada Ma'ruf Amin. Ahok juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin.

Kompas TV Meski demikian, Sejuta Teman menyatakan akan tetap memberikan dukungan bagi Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com