Kemendikbud Lacak Sekolah Siswa yang Teriak "2019 Ganti Presiden"

Kompas.com - 16/10/2018, 22:38 WIB
Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy usai upacara apel peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) 2017, di SMPN 1 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (8/9/2017). Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda PrasetiaMenteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy usai upacara apel peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) 2017, di SMPN 1 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (8/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelidiki dan melacak video viral yang menunjukkan siswa berseragam sekolah Pramuka meneriakkan 2019 ganti presiden.

"Kita sedang lacak. Kita usut sekarang ada di mana itu kejadiannya," kata Mendikbud Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Muhadjir mengatakan, aksi tersebut tidak dibenarkan karena mendoktrin siswa didik untuk terlibat pada politik praktis. Jika ada guru yang terlibat, ia terancam sanksi dikeluarkan dari sekolah.

"Teguran keras, yang paling berat ya dikeluarkan," ujar Muhadjir.

Baca juga: Jubir Jokowi-Maruf Minta Polisi Selidiki Video Anak Berseragam Pramuka Teriak 2019 Ganti Presiden

Muhadjir mengatakan, setiap sekolah sebenarnya sudah paham mengenai aturan bahwa siswa tak boleh dilibatkan dengan urusan politik praktis. Namun, ia menduga peristiwa dalam video yang viral itu terjadi di luar sekolah sehingga tak terawasi.

Muhadjir mengaku akan berkoordinasi dengan Kwarnas Gerakan Pramuka dan Kemenpora untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab, ada dugaan bahwa siswa-siswa tersebut adalah anggota Pramuka jika melihat dari seragamnya.

"Karena yang terlibat adalah para siswa, itu juga tanggung jawab dari Kemendikbud. Pramuka adalah kegiatan ekstrakulikuler, pembinanya di bawah Kemenpora, dan penanggungjawabnya adalah Kwarnas," kata dia.

Baca juga: Viral Orang Berseragam Pramuka Teriak 2019 Ganti Presiden, Buwas Serahkan ke Institusi Lain

Sementara itu, Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso memastikan orang-orang berseragam Pramuka yang meneriakkan kata-kata "2019 Ganti Presiden" dalam sebuah video yang viral bukan anggota Pramuka.

Ia mempersilakan institusi lain, seperti kepolisian, untuk memproses jika ditemukan indikasi pelanggaran.

Ia juga mempersilakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk menindaklanjuti jika menemukan indikasi pelanggaran terhadap pemilu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Nasional
Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Nasional
Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Nasional
KSAL Pimpin Sertijab Enam Jabatan Strategis di TNI AL

KSAL Pimpin Sertijab Enam Jabatan Strategis di TNI AL

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Calon Jemaah Haji Tidak Rugi karena Batal Berangkat

Pemerintah Diminta Pastikan Calon Jemaah Haji Tidak Rugi karena Batal Berangkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X