Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Masih Lihat Ada MCK Kurang, Segera Diselesaikan!

Kompas.com - 16/10/2018, 18:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta selama perpanjangan masa tanggap darurat di Sulawesi Tengah, seluruh pihak terkait fokus ke beberapa hal saja.

"Karena masa tanggap darurat (daerah terdampak bencana) diperpanjang, saya minta fokus penanganan pengungsi, evakuasi korban serta penanganan medis betul-betul diperhatikan," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Presiden juga meminta seluruh pihak terkait fokus pada distribusi bantuan logistik ke seluruh wilayah terdampak bencana sekaligus pendirian fasilitas hidup sehari-hari.

Instruksi ini, lanjut Jokowi, wajib dipedomani oleh seluruh pihak. Mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, TNI, Polri dan unsur lainnya.

Baca juga: Gempa Usai Hujan Mulai, Ancaman Palu Kini Banjir Bandang dan Longsor

"Sebab, saya masih juga melihat ada MCK kurang, segera diselesaikan," ujar Presiden.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengapresiasi kecepatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah terdampak bencana Sulteng dalam menjalankan roda pemerintahan. Jokowi melihat perlahan-lahan, roda pemerintahan di sana mulai berjalan.

"Sehingga saya berharap di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu, pelayanan pemerintah, pelayanan publik, sudah berjalan normal," ujar Jokowi.

Bahkan, instruksinya untuk membuka kembali pusat-pusat aktivitas ekonomi dinilai diimplementasikan dengan baik di lapangan. Ia berharap aktivitas tersebut terus meningkat ke depan dan situasi kembali normal kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com