Jokowi Diminta Perhatikan Permasalahan Pembangunan Bandara Kulon Progo

Kompas.com - 16/10/2018, 18:21 WIB
Konferensi pers Komnas HAM soal permasalahan pembangunan Bandara Kulon Progo, Selasa (16/10/2018), di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKonferensi pers Komnas HAM soal permasalahan pembangunan Bandara Kulon Progo, Selasa (16/10/2018), di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo.

Alasannya, masih ada warga yang menolak pembangunan bandara tersebut.

Tercatat, ada 68 keluarga atau 223 jiwa yang menyatakan menolak pembangunan bandara. Sebanyak 138 warga juga belum mengambil konsinyasi atau uang ganti rugi.

Selain itu, 18 keluarga memilih tetap tinggal di kawasan proyek, dengan menempati masjid di area tersebut dan membangun tenda-tenda di sekitar proyek pembangunan.

Baca juga: Komnas HAM Siap Gelar Mediasi Warga yang Tolak Pembangunan Bandara Kulon Progo

Menurut Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, persoalan tersebut berkaitan dengan pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Oleh karena itu, Komnas HAM meminta Presiden untuk lebih memberikan perhatian.

"Pemerintahan Jokowi harus berhitung karena ini proyek strategis, jangan sampai mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. HAM harus ditegakkan dalam payung pembangunan infrastruktur," kata Beka, di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Tak hanya Presiden, Komnas HAM meminta Gubernur DIY dan pemerintah daerah Kulon Progo untuk menyiapkan solusi atas permasalahan yang ada.

Baca juga: 45 Warga Terdampak Pembangunan Bandara Kulon Progo Terima Rumah Baru

Pihak-pihak terkait termasuk PT Angkasa Pura I (Persero) diimbau untuk menghormati posisi satu sama lain, terutama mereka yang menolak pembangunan bandara.

Komnas HAM juga meminta pemerintah dan PT Angkasa Pura tidak melakukan langkah-langkah kontra produktif selama proses mediasi.

"Kami juga meminta pihak terkait untuk mencarikan alternatif penyelesaian yang mengedepankan prinsip nilai hak asasi manusia, baik bagi warga yang menerima maupun menolak pembangunan bandara," ujar Beka.

.

.

.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Nasional
Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Nasional
Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Nasional
Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Nasional
Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Nasional
Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X