Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Pelamar CPNS Wajib Cetak Kartu Informasi Akun pada 15 Oktober

Kompas.com - 16/10/2018, 17:01 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Saat ini beredar pesan kepada pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 untuk mencetak ulang kartu informasi akun terbaru dengan batas akhir 15 Oktober 2018.

Sebab, menurut pesan itu, situs Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) tidak dapat diakses lagi setelah 15 Oktober 2018, yang merupakan batas akhir pendaftaran.

Namun, Badan Kepegawaian Negara memastikan bahwa kabar itu adalah hoaks.

Narasi yang beredar:

Informasi ini sebelumnya beredar di masyarakat melalui pesan berantai aplikasi WhatsApp. Tak hanya itu, pesan juga beredar di media sosial, salah satunya di Twitter.

Salah satu warganet menanyakan kebenaran pesan tersebut kepada akun resmi Twitter Badan Kepegawaian Negara (BKN), @BKNgoid.

Warganet tersebut bertanya dengan menyertakan tangkapan layar pesan yang ia dapatkan.

Ini pesan yang beredar:

Pesan yang beredar mengenai kartu informasi akun yang baruTwitter Pesan yang beredar mengenai kartu informasi akun yang baru
Emergency H-1 kita d suruh cetak ulang kartu daftar akun (Kartu informasi akun) ternyata ada perbedaan dg akun yg sdh kita cetak, yg terbaru ada tambahan nama sesuai ijazah dn tempat/tgl lahir sesuai ijazah, silakan cek trims

Paling tidak disave pak, jika suatu saat d perlukan bisa di cetak, krn stelah tgl 15 situs sscn tidak bisa dibuka

Sekedar info dan mengingatkan:

Bagi semua pelamar CPNS 2018 untuk segera:
1. Cetak kartu pendaftaran SSCN.
2. Cetak Kartu Informasi akun

Sebelum pukul 23.30 WIB malam ini

NB. Jangan sampai lupa

 

Penelusuran Kompas.com:

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan memastikan bahwa pesan itu hoaks. Dia mengatakan, pesan tersebut tersebar luas ke masyarakat mulai Senin (15/10/2018) siang.

"Menurut pengalaman saya, itu bagian dari cara supaya orang-orang masuk (login) ke sistem SSCN berbondong-bondong, baik yang sudah selesai maupun yang sedang melakukan upload dokumen. (Hal itu dilakukan) supaya teman-teman yang meng-upload dokumen kesulitan karena traffic-nya tinggi," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com