Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memasuki Tahun Politik, Buwas Pastikan Pramuka Netral

Kompas.com - 16/10/2018, 16:58 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso memastikan Pramuka adalah organisasi yang netral, tidak memiliki kepentingan politik apapun.

Hal itu diungkapkan setelah Budi Waseso atau Buwas memastikan sejumlah orang berseragam Pramuka yang meneriakkan "2019 Ganti Presiden" dalam video viral, bukanlah anggota Pramuka.

"Pramuka memang Pramuka, bukan untuk kepentingan apa-apa. Kita adalah bagian dari negara bangsa ini, kita bekerja untuk kepentingan negara bangsa ini," ucap Buwas saat konferensi pers di Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (16/40/2018).

"Jadi kita tidak bekerja untuk kepentingan-kepentingan kelompok, apalagi perorangan, tidak ada," ucap dia.

Baca juga: Buwas Pastikan yang Teriak 2019 Ganti Presiden dalam Video Viral Bukan Anggota Pramuka

Buwas pun mengaku sudah memesankan soal netralitas Pramuka kepada anggotanya hingga level kabupaten/kota atau Kwartir Cabang (Kwarcab).

Ia meminta anggotanya untuk tidak terpancing dan tetap menjalankan tugas serta janjinya sebagai anggota Pramuka.

"Saya sudah ke bawah, sudah menyampaikan sampai ke Kwarcab, kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di situ, kita fokus pada koridor sebagai Pramuka, apa tugas Pramuka, kegiatannya apa ya kita mengacu pada itu," tuturnya.

Sebelumnya, terdapat video berdurasi 1 menit viral di media sosial beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, ratusan anggota Pramuka meneriakkan kata-kata "2019 Ganti Presiden".

Baca juga: Jubir Jokowi-Maruf Minta Polisi Selidiki Video Anak Berseragam Pramuka Teriak 2019 Ganti Presiden

Kata-kata "Ganti Presiden 2019" diucapkan oleh anak-anak yang mengenakan pakaian Pramuka. Pengucapan kata-kata tersebut dibimbing oleh beberapa orang yang tidak mengenakan pakaian pramuka.

Di tengah peserta berseragam Pramuka, terdapat beberapa orang yang mengenakan pakaian putih. Di akhir-akhir video, peserta juga dituntun mengucapkan kata-kata takbir. Belum jelas di mana video tersebut diambil.

Video tersebut diprotes Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Menurutnya, video tersebut mengeksploitasi gerekan pramuka untuk dijadikan objek politik.

Buwas sendiri sudah memastikan orang-orang berseragam Pramuka dalam video itu bukanlah anggota Pramuka.

Ia juga memastikan bahwa seragam yang dikenakan orang-orang dalam video tersebut hanya menyerupai seragam Pramuka.

Buwas pun menyerahkan kepada pihak lain untuk menindaklanjuti, jika memang terdapat indikasi pelanggaran dalam kegiatan di video tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com