Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Jokowi-Ma'ruf Minta Polisi Selidiki Video Anak Berseragam Pramuka Teriak "2019 Ganti Presiden"

Kompas.com - 16/10/2018, 16:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, meminta polisi menyelidiki teriakan #2019GantiPresiden oleh sejumlah anak berseragam pramuka.

Ia mengatakan, pihak yang memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan politik bisa dipidana sehingga polisi berhak menyelidikinya.

"Kita harus tahu siapa orangnya karena ini menyangkut pidana, bukan hanya sekadar kampanye melibatkan anak, tapi sudah jelas bahwa yang bersangkutan telah melanggar aturan pemilu dimana seharusnya kampanye tak boleh libatkan anak," kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

"Saya kira pihak terkait entah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau polisi dapat telusuri siapa pihak yang sengaja melakukan upaya intimidasi kepada anak-anak yang memang belum punya hak pilih," lanjut dia.

Baca juga: Buwas Pastikan yang Teriak 2019 Ganti Presiden dalam Video Viral Bukan Anggota Pramuka

Ia pun menilai pelibatan anak dalam kampanye merupakan suatu pembodohan sebab mereka belum memiliki hak pilih.

Berdasarkan pasal Pasal 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Sementara, pada Pasal 76 H disebutkan setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Pelanggaran atas pasal 76 H dapat diberikan hukuman lima tahun penjara.

"Menurut saya itu pembodohan politik, apa urusannya anak dilibatkan ke politik praktis," lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Baca juga: Viral Orang Berseragam Pramuka Teriakan 2019 Ganti Presiden, Buwas Serahkan ke Institusi Lain

Sebelumnya, terdapat video berdurasi 1 menit viral di media sosial beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, ratusan orang meneriakkan kata-kata "2019 Ganti Presiden".

Kata-kata Ganti Presiden 2019 diucapkan oleh anak-anak yang mengenakan pakaian Pramuka.

Pengucapan kata-kata tersebut dibimbing oleh beberapa orang yang tidak mengenakan pakaian pramuka.

Di tengah peserta berseragam Pramuka, terdapat beberapa orang yang mengenakan pakaian putih.

Di akhir-akhir video, peserta juga dituntun mengucapkan kata-kata takbir. Belum jelas di mana video tersebut diambil.

Baca juga: Video Pramuka Teriak 2019 Ganti Presiden Viral, Gus Ipul Protes

Video tersebut diprotes Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Menurutnya, video tersebut mengeksploitasi gerakan pramuka untuk dijadikan objek politik.

"Kami sudah meminta kwartir nasional Pramuka untuk menelusuri dan melacak di mana video tersebut diambil," kata Gus Ipul, Senin (15/10/2018) di Kantor Kwarda Pramuka Jawa Timur di Surabaya.

Namun, Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso memastikan orang-orang berseragam Pramuka yang meneriakkan kata-kata "2019 Ganti Presiden" dalam sebuah video yang viral, bukan anggota Pramuka.

Budi Waseso, yang biasa disapa Buwas, memastikan bahwa seragam yang dikenakan orang-orang dalam video tersebut hanya menyerupai seragam Pramuka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com