Kemendikbud Akui Kekurangan Tenda untuk Sekolah Darurat di Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui pihaknya kekurangan tenda darurat untuk kelas darurat di pengungsian di daerah bencana di Sulawesi Tengah.

"Seperti yang diketahui, bencana terjadi secara beruntun mulai dari Nusa Tenggara Barat (NTB) lalu Sulawesi Tengah, karena terjadinya beruntun maka penanganan di bidang pendidikan menjadi sangat merepotkan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers pemberian bantuan peralatan edukasi dari UNICEF di Jakarta, Selasa (16/10/2018), seperti dikutip Antara.

Semua tenda dan bantuan dari UNICEF sebelumnya, lanjut Mendikbud, sudah disebar di NTB. Akibatnya, Sulawesi Tengah mengalami kekurangan tenda.

"Terakhir tenda yang baru terpasang sebanyak 18 tenda. Saat saya ke Sulawesi Tengah, saya beri araan agar ada kelas darurat yang dibangun masyarakat dan Kemendikbud akan membantu memberikan terpal sebagai atap dengan biaya pemasangan Rp 30 juta," jelas dia.

Baca juga: Baru 18 Sekolah Darurat yang Dibangun di Sulteng

Dia menambahkan pihaknya akan memesan tenda yang baru, namun ada prosedur yang harus dilewati, yakni proses lelang.

Dengan hadirnya bantuan dari UNICEF, kata dia, maka akan sangat membantu proses kegiatan belajar mengajar di Sulawesi Tengah.

Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang Membidangi Anak-anak (UNICEF) memberikan bantuan sebanyak 65 tenda yang diperuntukkan sebagai kelas darurat dan sejumlah kotak mainan.

Baca juga: Ini Data Terbaru, Jumlah Sekolah Terdampak Bencana Sulawesi Tengah

"Dukungan sosial sangat dibutuhkan anak-anak. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga lingkungan yang ramah pada anak," kata Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Debora Comini.

Kemendikbud dan UNICF berencana membangun sebanyak 450 tenda yang diperuntukkan sebagai kelas darurat.

Debora menyebutkan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu anak untuk menghilangkan rasa trauma. Saat ini, sudah terpasang sebanyak 19 tenda darurat.

"Meski dalam kondisi bencana, anak-anak harus tetap mendapatkan akses pendidikan," imbuh dia.