Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PKS: Kebijakan Pemerintah Saat Ini Memberatkan Rakyat

Kompas.com - 16/10/2018, 13:16 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal berpendapat, sejumlah kebijakan pemerintah saat ini yang cenderung tidak berpihak pada rakyat.

Hal itu disampaikannya saat diminta tanggapan soal pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, yang menilai pasangan calon nomor urut 01 lebih merakyat daripada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Masyarakat kan sudah bisa menilai sendiri sekarang. Ketika kebijakan-kebijakan itu justru memberatkan rakyat," ujar Mustafa, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Baca juga: Hasto Klaim Jokowi-Maruf Lebih Merakyat Ketimbang Prabowo-Sandiaga

Menurut Mustafa, kedekatan seorang pemimpin dengan rakyatnya tak dapat diukur dari profil atau latar belakang pemimpin tersebut, melainkan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Ia menilai klaim Hasto justru tak sesuai dengan kondisi di masyarakat saat ini.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu menyinggung soal harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang naik dan angka pengangguran yang meningkat.

"Sekali lagi kedekatan dengan rakyat itu bukan hanya sekadar slogan, bukan hanya sekadar perwajahan. Tapi yang lebih penting soal kebijakan yang betul-betul berpihak pada rakyat," kata Mustafa.

Baca juga: Timses Jokowi Sebut Indonesia Dipercaya Dunia di Pertemuan IMF dan Bank Dunia

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai pasangan calon nomor urut 01 lebih merakyat daripada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia menilai upaya Sandiaga turun ke pasar belum mampu membentuk citra diri yang merakyat. Menurut Hasto masih ada jarak antara Sandiaga dan rakyat.

"Meskipun Sandi mencoba hadir di antara ibu-ibu di pasar-pasar, tetapi gap dirinya dengan rakyat tetap terasa. Bagaimanapun Pak Sandi kan sosok pengusaha yang sangat kaya. Demikian juga Pak Prabowo, terlebih dengan preferensi orang tua, maupun mertuanya," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Selasa (16/10/2018).

Ia menambahkan, ditinjau dari legitimasi kepemimpinan, Jokowi-Ma’ruf telah berproses dari bawah.

Baca juga: Timses Jokowi: Make Indonesia Great Again Sudah Dilakukan Pak Jokowi Sejak 5 Tahun Lalu

Jokowi, kata Hasto, bermula dari wali kota, gubernur hingga menjadi presiden.

Capaian tersebut kata Hasto, bisa diraih karena prestasi Jokowi sebagai pemimpin.

"Pengalaman Pak Jokowi inilah yang menjadi inspirasi bagi warga Indonesia. Mereka menjadi percaya, bahwa dari kalangan mereka bisa lahir seorang pemimpin, meski ia lahir dari kalangan biasa," papar Hasto.

"Melalui Pak Jokowi mereka bisa bermimpi bahwa pemimpin bisa lahir dari kalangan mereka sendiri” lanjut Sekjen PDI-P itu.

.

.

.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com