Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Nasdem Sebut Pelaporan Rizal Ramli terhadap Surya Paloh Mengada-ada

Kompas.com - 16/10/2018, 12:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyebut pelaporan balik mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, terhadap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, mengada-ada.

"Itu (alasannya) mengada-ada itu," kata Johnny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Ia mengatakan, awalnya Nasdem melalui Ketua DPP Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM, Taufik Basari, telah melaporkan Rizal ke polisi.

Dalam pelaporan Taufik, ada tiga hal yang dilaporkan, yakni Rizal diduga melontarkan kalimat yang mengesankan Surya Paloh bermain dalam kebijakan impor.

Baca juga: Rizal Ramli Laporkan Surya Paloh ke Bareskrim

Kedua, dalam pernyataan Rizal sebelumnya, Presiden Joko Widodo seolah-olah takut kepada Surya Paloh.

Ketiga, Rizal diduga menyebut kata yang dirasa tidak pantas kepada Surya Paloh

Johnny mengatakan, sedianya Nasdem bakal mencabut laporan tersebut jika Rizal bersedia minta maaf.

Namun, karena tak kunjung minta maaf, Nasdem belum mencabut laporan terhadap Rizal.

"Sudah dimintai permohonan maaf, kalau dilakukan permohonan selesai masalahnya tapi sejauh ini (dia) enggak mau kan, merasa benar aja," lanjut dia.

Baca juga: Rizal Ramli: Pemerintah Enggak Berani dengan Importir Gede

Sebelumnya, ekonom Rizal Ramli menyambangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta Pusat, dengan didampingi puluhan advokat, Selasa (16/10/2018).

Rizal Ramli mengaku hendak melaporkan Surya Paloh terkait dugaan pencemaran nama baik.

"Hari ini ada sekitar 60 kawan-kawan, kita hari ini ingin mengajukan tuntutan kepada Bang Surya Paloh, karena saya sahabat dia sebenarnya," kata Rizal, Selasa pagi.

Ia mempermasalahkan tuntutan Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari, kepada dirinya yang dianggapnya salah alamat.

.

.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com