Jika Diminta, Golkar Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Bekasi

Kompas.com - 16/10/2018, 11:36 WIB
Tersangka selaku Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tiba di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp13 miliar. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc/18.ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan Tersangka selaku Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tiba di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp13 miliar. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar belum memberikan bantuan hukum kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bantuan hukum belum diberikan karena Ketua DPD Golkar Bekasi itu belum memintanya.

"Sejauh ini belum ada permintaan bantuan hukum ke Partai Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

Menurut Ace, saat ini Golkar sudah memberikan sanksi dengan menonaktifkan Neneng dari keanggotaan partai.

Baca juga: Mendagri Prihatin Bupati Bekasi Ditangkap KPK

Meski demikian, Golkar tetap akan memberikan bantuan hukum kepada Neneng jika diminta.

Neneng tak langsung dipecat karena Golkar menjunjung asas praduga tak bersalah dan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Pemecatan dari kader setelah terbukti," kata Ace.

KPK menangkap dan menetapkan Neneng sebagai tersangka, Senin (15/10/2018).

Neneng diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Baca juga: Golkar Nonaktifkan Bupati Bekasi dari Keanggotaan Partai

"Setelah pemeriksaan dan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji pada bupati dan kawan-kawan terkait izin Meikarta," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

Neneng diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Hingga saat ini, menurut Syarif, baru terjadi penyerahan Rp 7 miliar melalui sejumlah pejabat di Pemkab Bekasi.

.

.

.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X