Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru 18 Sekolah Darurat yang Dibangun di Sulteng

Kompas.com - 16/10/2018, 08:39 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mengupayakan untuk mendirikan tenda sekolah darurat di lokasi pengungsian pasca-gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah mendirikan 18 tenda sekolah darurat.

“Kita mensuplai tenda sekolah darurat, setelah itu dimulai membangun kelas swadaya masyarakat dari Kemendikbud,” kata Muhadjir melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

Baca juga: 1.200 Huntara untuk Korban Gempa Sulteng

Muhadjir menuturkan, sekolah darurat tersebut dibangun dengan material yang didapat di sekitar lokasi bencana, termasuk puing-puing yang masih bisa digunakan. Sementara atapnya berupa terpal yang dipesan dari Surabaya, Jawa Timur.

“Dibantu terpal dipesan dari Surabaya dan bantuan pemasangan 30 juta per sekolah darurat,” kata Muhadjir.

Akan tetapi, ia mengakui, jumlah tenda untuk membangun sekolah darurat masih terbatas.

Alasannya, suplai tenda terbagi dua, selain ke Sulteng juga ke Lombok, NTB yang juga mengalami bencana gempa bumi. 

“Kita tidak bisa langsung pesan (tenda untuk sekolah darurat), sehingga yang kita pakai adalah tenda yang sudah siap. Sebagian besar sudah terpasang di NTB,” kata Muhadjir.

Namun demikian, tambah Muhadjir, organisasi Unicef akan memberikan bantuan tenda sekolah darurat sejumlah 450.

Selain itu juga ada bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa-siswa berupa alat-alat tulis sekolah.

“Kita harapkan pekan ini sudah sampai di Balikpapan terus langsung dibawa ke Palu,” tutur Muhadjir.

Baca juga: Bangkai Jembatan Kuning Diincar Warga dan 5.000 Huntara Disiapkan, Ini 5 Fakta Baru Gempa Sulteng

“Kemudian kita menunggu tender tenda lelang dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), tapi itu waktu agak lama karena sekarang lelang baru diumumkan,” sambung Muhadjir.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun kelas sekolah semi permanen untuk mengganti tenda-tenda sekolah darurat.

“Ketika anak-anak sudah masuk sekolah semi permanen kegiatan belajar mengajar sudah dibilang 100 persen normal, kalau sekarang ini masih banyak lebih ke trauma konselingnya,” tutur Mendikbud.

“Setelah nanti kira-kira satu setengah tahun mereka (siswa-siswa) pindah ke sekolah permanen. Jadi sekolah semi permanen dan sekolah permanen itu menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR,” tambah Muhadjir.

Kompas TV Pangdam IV Diponegoro siap mengirimkan personelnya kalau dibutuhkan untuk membantu bencana di Palu dan Donggala.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com