Penjelasan Polri soal Penahanan Presenter Augie Fantinus

Kompas.com - 15/10/2018, 16:05 WIB
Augie Fantinus berpose saat menghadiri peluncuran teaser trailer film Lagi-lagi Ateng di Gedung Soho, Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (10/10/2018). KOMPAS.com/TRI SUSANTOAugie Fantinus berpose saat menghadiri peluncuran teaser trailer film Lagi-lagi Ateng di Gedung Soho, Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (10/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah tiga hari presenter Augie Fantinus ditahan di Rutan Poda Metro Jaya pasca-ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaraan nama baik.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Setyo Wasisto menjelaskan duduk kasus yang menjerat Audie sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

"Augie masih ditahan karena ada laporan dari anggota Polri yang dituduh dan disebarluaskan melalui medsos sebagai calo," ujar Setyo, di PTIK, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Setyo mengatakan, fakta yang sebenarnya tak seperti yang diungkapkan Augie di media sosial.

Baca juga: ICJR Sayangkan Penahanan Augie Fantinus

Polri membenarkan ada anggotanya yang membawa tiket salah satu pertandingan Asian Para Games 2018 di area Gelora Bung Karno (GBK).

Namun, anggota tersebut, kata Setyo, bukan calo seperti yang disampaikan oleh Augie.

"Faktanya tidak begitu. Bahwa ada SD Tarakanita yang meminta bantuan membeli tiket ternyata kelebihan," kata Setyo.

"Kemudian dikembalikan, akan refund, ternyata box tiketnya sudah tutup. Sementara dia jalan bawa tiket dikira calo. Itu yang jadi masalah. Kemudian disebarluaskan di media sosial, itu menyebar dan masuk ranah ITE," lanjut Setyo.

Baca juga: Polisi Minta Kasus Augie Jadi Pelajaran

Saat ini, Augie masih akan ditahan untuk 20 hari ke depan. Namun, Polri juga masih melihat perkembangan kasusnya.  

Augie dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Punya Bukti, Mendes Yakin Tak Temukan Desa Fiktif

Klaim Punya Bukti, Mendes Yakin Tak Temukan Desa Fiktif

Nasional
[POPULER NASIONAL] Keabsahan Surat Rizieq Shihab | Jokowi Minta Polisi-Jaksa Pemeras Dipecat

[POPULER NASIONAL] Keabsahan Surat Rizieq Shihab | Jokowi Minta Polisi-Jaksa Pemeras Dipecat

Nasional
Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan, Ini Alasannya...

Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan, Ini Alasannya...

Nasional
Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Nasional
Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X