Kompas.com - 15/10/2018, 13:06 WIB
Menkopolhukam Wiranto didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenkopolhukam Wiranto didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan, pemerintah memangkas 17 syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan dana perbaikan rumah terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Menurut dia, saat ini hanya tinggal satu syarat agar dana perbaikan rumah bisa lebih mudah dicairkan.

"Sudah kita bicarakan untuk kita sederhanakan tanpa mengurangi akuntabilitas, maka pertama-tama hanya tinggal tiga persyaratan. Terakhir tinggal satu persyaratan," kata Wiranto usai rapat koordinasi khusus di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Baca juga: Kemenhub Akan Beri 50 Rumah Transisi Bagi Warga Lombok

Wiranto memaparkan, 17 syarat itu mengacu pada sistem keuangan negara yang berlaku. Meski demikian, Wiranto tak menjelaskan secara rinci 17 syarat tersebut.

Ia menegaskan pemangkasan syarat yang ada tetap mengedepankan akuntabilitas.

"Dengan catatan ada tahap verifikasi keabsahan dan kebenaran. Jangan sampai ada rumah yang rusak ringan bisa dihuni, dibilang rusaknya rusak berat minta diganti dan sebagainya. Ini masih akan kita selesaikan," ungkap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, persyaratan ini berkaitan dengan proses penyerahan dana perbaikan ke warga. Nantinya pencairan dana akan dilakukan oleh perwakilan kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk.

"Yang mencairkan pokmas sehingga harus saya serahkan sebagai warga menyerahkan kepada pokmas ini loh silakan tolong dicairkan kebutuhan saya membeli ini, ini," papar Basuki.

Baca juga: Wapres Sebut Pencairan Dana Bantuan Korban Gempa Lombok Terkendala Data

Basuki menegaskan, 17 persyaratan yang ada cukup panjang dan berbelit-belit, sementara para korban terdampak tak bisa dibiarkan terlalu lama tinggal di pengungsian.

"Ada rumusannya, ada labelnya, tetap akuntabilitas. Ditandatangani oleh pokmas dan PPK BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) karena uangnya kan dari BPBD. Dari itu baru nanti pokmas menyerahkan pada bank untuk bisa dicairkan mudah-mudahan bisa lebih cepat," papar Basuki.

Kompas TV Anggota DPR sepakat jika wacana gaji bulan Oktober dipotong untuk membantu korban bencana di Sulawesi Tengah dan Lombok.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Nasional
Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Nasional
7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Nasional
Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Nasional
Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.